JAKARTA, HOLOPIS.COM – Desakan publik agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menggunakan hak preogratifnya dalam merombak kabinet Indonesia Maju semakin menguat. Pasalnya, banyak menteri yang tidak maksimal dalam mengelola pemerintahan dikarenakan sibuk kampanye untuk Pilpres 2024 mendatang.
Bahkan, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menantang keberanian Presiden Jokowi untuk menertibkan para menterinya yang sibuk kampanye atau melakukan kerja-kerja politik menjelang Pemilu 2024.
“Yang harus menghentikan memang Presiden. Elektabilitas Presiden sekarang melorot, karena memang ini salah, dan nggak boleh dibiarkan orang-orang itu. Berkampanye sendiri sudah ada jadwalnya baik itu Pilpres maupun Pemilu Legislatif,” tegas Fahri Hamzah lewat keterangan tertulisnya, Kamis (19/5).
Fahri menegaskan, politik itu memiliki aturan hukum. Bila standar etiknya dilanggar, maka akan menimbulkan kekacauan dalam sistem.
“Presidensialisme itu, tidak mentoleir membagi-bagi kekuasaan. Presiden itu mutlak, dia nggak bisa diatur-atur pimpinan parpol atau parlemen, dan Presiden tidak bisa dijatuhkan. Menterinya boleh berdebat jangan takut dihadang parlemen, kalau anggarannya ditolak, apa susahnya kembali ke anggaran tahun lalu,” tukas Fahri.
Pihaknya justru mempertanyakan, apakah benar para pimpinan parpol berani sama Presiden, karena mereka akan menghadapi situasi dalam pemilu, dimana partainya maupun yang bersangkutan bisa tidak terpilih lagi
“Makanya kalau di Amerika Serikat ada pemilu sela sebagai ajang koreksi terhadap Presiden dan partai politik. Sehingga ketika ada pemilu akan menghasilkan partai yang berbeda dengan Presidenya,” pungkas Fahri.
