JAKARTA, HOLOPIS.COM – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menilai bahwa penolakan yang dilakukan oleh pemerintah Singapura terhadap warga negara asing adalah sesuatu yang biasa saja. Karena setiap negara memiliki hak kedaulatan tersendiri untuk mengizinkan seseorang masuk negaranya atau tidak.

Hal inilah yang disampaikan Habib Syakur untuk merespon ditolaknya Ustadz Abdul Somad Batubara (UAS) oleh Imigrasi Singapura. Terlebih, alasan mengapa pemerintah Negeri Singa tersebut menolak karena konten ceramah UAS yang dianggap bermasalah.

“Komunikasi ulama itu harusnya bijaksana. Mungkin memang takdir Allah belum menentukan UAS masuk Singapura,” kata Habib Syakur kepada Holopis, Kamis (19/5).

Menurutnya, tidak perlu para jamaah UAS marah-marah tak karuan tentang kebijakan yang diambil oleh pemerintah Singapura. Apalagi pendakwah asal Asahan Sumatera Utara itu datang ke Singapura bukan dalam kapasitas mewakili tugas negara, akan tetapi hanya sekedar jalan-jalan saja.

“Pemerintah singapura punya kedaulatan dan kebijakan khusus, kita tidak boleh protes dan tersinggung. Apapun kebijakan pemerintah Singapura tentang masuknya wisatawan dan turis ditolak atau diterima, itu kebijakan mereka. Apa artinya seorang UAS sampai dibesar-besarkan, dia ulama tapi manusia biasa juga, UAS nggak bisa masuk Singapura kok kita tersinggung, jangan,” paparnya.

Penolakan masuk oleh pemerintah terhadap wisatawan atau turisnya adalah sesuatu yang biasa. Bahkan ia menyebut tidak hanya UAS saja yang pernah ditolak, namun tak sampai heboh seperti saat ini.

Ulama asal Kota Malang itu menyarankan agar UAS lebih mawas diri dan melakukan introspeksi diri mengapa pemerintah Singapura menolaknya. Apalagi banyak konten ceramah lulusan Universitas Al Azhar Kairo, Mesir itu sudah diungkapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Ministry of Home Affairs) Singapira menjadi indikator pengapa Imigrasi Singapura terpaksa memulangkan kembali UAS dan 6 (enam) orang rombongannya itu.

“UAS tidak bisa intervensi kebijakan Singapura, dan Singapura tidak bisa intervensi warga negara dia tidak boleh masuk Indonesia,” ucapnya.

Oleh karena itu, ia menilai seharusnya para tokoh publik dan politisi tidak memanfaatkan situasi ini untuk menggalang keuntungan pribadi, seperti halnya sok-sok membela UAS namun tujuannya hanya untuk menarik simpatik saja.

“Ini ibarat kita jangan rusak hubungan bilateral Singapura – Indonesia, karena kedua negara ini masih menjalin hubungan baik, apalagi Singapura mengakui Indonesia sebagai negara besar,” tandasnya.