Hasil survei LPM Milenium sebulan yang lalu (4/4) tentang kriteria pemimpin Indonesia setelah Jokowi menyimpulkan bahwa kebanyakan rakyat inginkan Presiden yang mampu bereskan krisis ekonomi.
Kriteria pemimpin yang paling tinggi dipilih rakyat adalah presiden yang memiliki kriteria; paham dan mampu mengeluarkan Indonesia dari krisis ekonomi sebanyak 89,8 persen. Artinya, isu kesejahteraan dan perbaikan ekonomi masyarakat masih yang sangat tinggi diharapkan oleh masyarakat. Begitu juga kriteria tertinggi kedua. Masyarakat menginginkan presiden yang punya pengalaman di pemerintahan, hampir 89,6 persen responden menginginkan hal tersebut.
Saat ini belum satupun partai secara formalistik melalui prosedur kongres/ munas/ raker ataupun konvensi memutuskan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi KPI mengamati dari nama-nama calon presiden baik yang dimunculkan melalui dukungan para relawan ataupun berbagai survei yang “heboh” dengan nama-nama yang dimunculkan melalui survei. Survei masih merupakan “rekayasa”, figur yang populer karena sedang manggung di kekuasaan eksekutif. Apakah itu jabatan Menteri ataupun Gubernur.
Sebagian lagi “diciptakan meroket” hasil surveinya karena “disenangi/ diciptakan” oleh oligarki sebagai penerus kekuasaan mereka (status quo).
Hasil survey LPM Milenium sebenarnya suatu kemajuan pandangan bangsa Indonesia terhadap pemimpin, membuktikan pula bahwa masyarakat Indonesia tidak lagi silau dengan cara pandang lama lebih mengutamakan faktor emosional tentang “sosok” seperti ketampanan, pintar bertutur kata, style “merakyat” bergaya sederhana, bersepatu ket. Akan tetapi hasil survei lebih substantif, sangat tinggi kepada sosok yang berpengalaman/ track record, serta kemampuan mengatasi problem.
Saat ini problem terparah Indonesia yang diwariskan oleh pemerintah Jokowi adalah masalah ekonomi. Utang yang sangat tinggi baik Pemerintah maupun BUMN. Beban bunga yang menjadi beban APBN. Banyak BUMN terancam bangkrut karena besarnya hutang dan jatuh tempo. Infrastruktur yang menjadi beban karena tidak produktif bahkan terancam mangkrak. Mafia pangan yang meraja lela. Hal ini pekerjaan yang maha berat terutama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dari nama-nama yang muncul/ dimunculkan selama ini sebagai capres ada dua kategori, pertama yang sedang manggung di kekuasaan karena jabatan mereka di Legislatif, Eksekutif dan Ketua Partai sering muncul/ dimunculkan di Media seperti ; Puan Maharani (Ketua DPR-RI), La Nyala Mattalitti (Ketua DPD-RI), Prabowo Subianto (Menhan), Erick Thohir (Menteri BUMN), Sandiaga Uno (Menparekraf), Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian/ Ketua Umum Golkar), Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta), Ridwan Kamil (Gubernur JABAR), Ganjar Pranowo (Gubernur JATENG), Jenderal Andika Perkasa (Panglima TNI), Agus Harimurti Yudhoyono (Ketum Partai Demokrat), Muhaimin Iskandar (Ketum PKB)
Kategori kedua adalah tokoh nasional yang saat ini tidak punya jabatan apa-apa dikenal oleh media karena kritis dan solutif terhadap pemerintah seperti ; Rizal Ramli (Mantan Menko Perekonomian dan Mantan Menko Maritim & Sumber Daya) dan Jenderal Purn. Gatot Nurmantyo (Mantan Panglima TNI).
Komite Peduli Indonesia (KPI) melakukan pembedahan kepada setiap calon tersebut, semua calon dibedah melalui 2 kriteria hasil survei LPM Millenium, dengan penambahan satu kriteria hubungan dan pergaulan dengan luar negeri, karena bagaimanapun solusi terhadap beban ekonomi adalah kecakapan pergaulan dan kewibawaan serta keberanian di dunia Internasional.
Hanya tiga calon yang punya latar pengetahuan dan pengalaman di bidang ekonomi yakni Dr. Rizal Ramli, Sandiaga Uno titik beratnya keahliannya adalah ekonomi usaha, bukan makro ekonomi , Airlangga yang kebetulan saat ini punya jabatan sebagai Menko Perekonomian, namun kegagalan pemerintahan Jokowi meningkatkan kesejahteraan merupakan juga kegagalan dirinya. Dengan demikian kriteria LPM Milenium ada pada Rizal Ramli, demikian juga terhadap kriteria pergaulan ditingkat international serta keberanian pergaulan dengan Negara di dunia, ada pada Rizal Ramli (RR). Bonus lebihnya RR dikenal karena pemikirannya yang sangat pro-rakyat, kritis dan solutif.
Sebagai penutup KPI ingin, sepertinya juga keinginan semua rakyat terbukti banyaknya gugatan masyarakat kepada MK – RI melalui ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Treshold 0 % agar semua calon di atas, sebanyak 14 orang dapat dicalonkan oleh Parpol sebagai capres dan cawapres.
Kemudian baru pada putaran kedua muncul dua pasang calon yang dipilih rakyat, jadi bukan cuma dua pasang calon (ada juga keinginan calon tunggal) hanya ditentukan oleh oligarki partai dan oligarki pengusaha. Kemudian rakyat di/ terpaksa memilihnya.
Untuk hal tersebut KPI meminta agar Hakim-hakim MK- RI jangan menjadi Pengawal Tirani, seharusnya menjadi Pengawal Kedaulatan Rakyat. Agar memutuskan preshold/ ambang batas pencalonan presiden nol persen, sehingga semua partai bisa mengajukan pasangan calon presiden.
