Jumat, 20 September 2024
Jumat, 20 September 2024

Ketua DPRD DKI Jakarta Bakal Lanjutkan Hak Interpelasi Formula E

JAKARTA, HOLOPIS.COM – Jak interpelasi terkait Formula E kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan kembali dilayangkan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Rencana hak interpelasi Formula E imi kembali dikemukakan menjelang dua bulan gelaran ajang balap mobil listrik itu pada 4 Juni 2022.

“Saya akan kembali menjalankan fungsi pengawasan saya dalam penyelenggaraan balap mobil listrik,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta melalui akun instagram pribadinya @prasetyoedimarsudi di Jakarta, Jumat (8/4).

Politikus PDI Perjuangan itu belum membeberkan waktu pelaksanaan kembali interpelasi atau hak memintai keterangan Pemprov DKI soal Formula E Jakarta.

Ia beralasan penggunaan kembali hak interpelasi itu karena Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI telah mengeluarkan putusan dirinya tidak terbukti melanggar tata tertib dan kode etik DPRD dalam menggulirkan hak interpelasi Formula E.

Ia beralasan penggunaan kembali hak interpelasi itu karena Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI telah mengeluarkan putusan dirinya tidak terbukti melanggar tata tertib dan kode etik DPRD dalam menggulirkan hak interpelasi Formula E.

Prasetio mengungkapkan, pihaknya ingin mengetahui mengenai kucuran anggaran APBD 2019 senilai Rp 560 miliar untuk pembayaran biaya komitmen kepada Formula E Operation (FEO).

“Sejak lama saya telah mengatakan bahwa interpelasi merupakan hak bertanya legislator pada kebijakan kepala daerah yang berdampak luas di tengah masyarakat,” ucapnya.

Sebelumnya, dalam keterangan tertulis, Prasetyo menyatakan sidang paripurna interpelasi Formula E belum berakhir dan dapat kembali dilakukan.

Temukan kami juga di Google News lalu klik ikon bintang untuk mengikuti. Atau kamu bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapatkan update 10 berita pilihan dari redaksi kami.

Rekomendasi

berita Lainnya
Related

Dugaan Kebocoran Data, DJP Imbau Wajib Pajak Jaga Keamanan Data

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran data pada sistem mereka. Hal itu sebagaimana disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti.

Jokowi Salahkan Keteledoran Manusia Penyebab Kebocoran Data Terjadi Lagi

Presiden Jokowi (Joko Widodo) menanggapi terjadinya kembali fenomena kebocoran data yang kali ini adalah data NPWP Kementerian Keuangan.

DJP Bantah 6 Juta Data NPWP Bocor

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Prabowo Gibran 2024 - 2029
Ruang Mula

Berita Terbaru