RIYADH, HOLOPIS.COM – Menteri Sosial menghadiri undangan sebagai pembicara dalam kegiatan Kongres Kewirausahaan Global (GEC), yang digelar di Riyadh, Kerajaan Arab Saudi.
Dalam sambutannya, Risma pun menjelaskan berbagai strategi yang telah dilakukannya dalam menangani permasalah social di Indonesia, khususnya di masa pandemi.
Seperti ketika semua sektor di tanah air, termasuk kelompok miskin dan rentan menjadi pihak yang paling terdampak. Untuk mendukung kelompok rentan tersebut, Pemerintah Indonesia meluncurkan program kesejahteraan sosial secara intensif.
“Yaitu berupa bantuan sosial tunai (Program Keluarga Harapan/PKH) untuk 10 juta penerima manfaat, bantuan sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT) untuk 18,8 juta penerima manfaat. Tathun 2021 nilai bantuan sekitar Rp105 triliun (atau US$ 7,5 juta),” kata Risma, (28/3).
Risma kemudian juga menjelaskan mengenai program afirmatif khusus untuk mendukung kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan yatim piatu. Pandemi juga membuat sebagian anak-anak kehilangan orangtuanya dan menjadi yatim piatu (YAPI) baru di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. “Untuk anak YAPI, pemerintah meluncurkan program yang mendukung pendidikan dan kebutuhan sehari-hari mereka,” imbuhnya.
Risma menjelaskan, dalam upaya menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, pemerintah menghadapi tantangan besar, terutama dengan melihat luasnya wilayah tanah air yang terdiri dari 16.772 pulau. Dengan kondisi demikian, penyaluran bantuan sosial (bansos) sangat mengandalkan keunggulan dalam pengelolaan data.
“Pengelolaan Data menjadi prioritas pertama saya ketika ditugaskan di Kementerian Sosial, Desember 2020 lalu. Perubahan besar dalam manajemen data diberlakukan dengan tujuan untuk memastikan penerima yang tepat dan waktu distribusi yang cepat,” dia menambahkan.
Kemensos memulai melakukan verivali data penerima di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pada awal tahun 2021, dilakukan pemadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Data Kependudukan yang dikelola Kemendagri. “Setiap bulannya dilakukan pencocokan data, verivali data yang lebih sering untuk mengakomodasi dinamika pergeseran demografis dan geografis penerima bantuan,” katanya.
