JAKARTA, HOLOPIS.COM – Pemilik Drone Emprit, Ismail Fahmi menyarankan kepada masyarakat agar tidak percaya dengan ucapan Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengklaim memiliki big data.
“Ketika ada yang klaim big data, tapi tanpa buka metodologinya, itu jangan langsung dipercaya,” kata Fahmi, (21/3).
Ia mengatakan bahwa sebuah data harus disajikan dan transparan. Mulai dari proses pengolahan data alias metodologinya hingga data akhir yang siap dirilis.
Jika ada orang yang mengklaim sebuah data namun tanpa menunjukkan metodologi yang dipakai, maka bisa dipastikan bahwa data itu adalah rekayasa alias bohong belaka.
“Jadi harus terbuka metodologinya, supaya peneliti lain bisa replikasi ulang klaimnya,” tuturnya.
Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim memiliki data 110 juta pengguna akun sosial media yang mendukung penundaan pemilu 2024. Klaim ini diutarakan oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) dalam podcast di channel Deddy Corbuzier.
“Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 juta lah,” kata Luhut, (11/3).
Namun klaim itu hanyalah sebatas klaim sepihak dari Luhut. Pasalnya, sampai saat ini dirinya pun tak kunjung membuktikan klaim tersebut.
Karena pada haris Selada (15/3), juru bicara Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi menyatakan, bahwa data-data yang dihimpun Luhut berasal dari banyak sumber.
“Sebagai bagian dari pemerintah, tentu Pak Luhut menyerap semua aspirasi publik dengan pengelolaan data-data dari berbagai sumber yang terangkum dalam big data yang dikelola secara internal,” kata Jodi.
Bahkan klaim 110 juta netizen itu pun disentil oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Ia malah mempertanyakan kapasitas Luhut berbicara soal penundaan pemilu yang sebetulnya bukan bagian dari jobdesk Menko Marves.
“Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa?,” kata Hasto, (14/3).
Jika berbicara urusan politik hukum dan keamanan, orang yang paling representatif berbicara adalah Mahfud MD, bukan Luhut.
“Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itukan ranah Menkopolhukam,” ujarnya.
Sementara kalau berbicara tentang pelaksanaan pemilu, maka orang yang paling tepat adalah Mohammad Tito Karnavian.
“Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu Mendagri,” tegas Hasto.
