JAKARTA, HOLOPIS.COM – Komisi VI DPR RI telah menyetujui pembentukan panitia kerja (panja) komoditas pangan untuk mengusut gonjang-ganjing soal kelangkaan minyak goreng.
“Sementara Komisi VI sudah sepakat bikin panja komoditas pangan untuk mendalami polemik ini. Ya sementara ini saya sebagai pimpinan komisi VI dari Gerindra akan dorong panja segera kerja minggu depan,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Muhamad Hekal kepada wartawan, Sabtu (19/3).
Ia mengatakan, pembentukan panja sebagai langka lanjutan dari DPR, setelah rapat kerja bersama Kementerian Perdagangan tak menuai solusi.
“Kemarin menteri perdagangan yang pegang leading sektor di bidang ini sudah datang ke DPR dan memberikan penjelasan yang cukup mengecewakan menurut kami sehingga komisi VI sebagai mitra menteri perdagangan terpanggil untuk langsung kerja mendalami masalah ini dengan panja,” ujar Hekal.
Terlebih menurut Hekal, kondisi ketika stok melimpah saat harga eceran tertinggi (HET) dilepas, merupakan hal yang memalukan. Hekal pun menilai Mendag gagal dalam mengatasi permasalahan perihal minyak goreng tersebut.
“Kan sangat memalukan bahwa setelah dibebaskan DMO, DPO, HET dan PE, dalam kurang dari 1 hari barang melimpah yang sebelumnya langka. Dan itu semua kewenangan mendag yang gagal mengatasi situasi. Jadi kita komisi VI malu dan terpanggil untuk mendalami kinerja mitra kita,” ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini sempat mengusulkan penggunaan hak angket DPR terkait masalah kelangkaan dan harga minyak goreng yang mahal.
Selain itu, PKS juga mendorong DPR untuk segera membentuk panitia khusus angket.
Adapun alasan Jazuli mengusulkan hal tersebut karena adanya indikasi pelanggaran undang-undang yang berimplikasi politik maupun hukum.
“Berbulan-bulan rakyat berteriak di mana-mana soal kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng. Sayangnya pemerintah seperti angkat ‘bendera putih’. Menteri Perdagangan jelas mengatakan tidak bisa mengontrol harga minyak goreng akibat ulah mafia. Kebijakan pemerintah mencabut HET justru melambungkan harga minyak goreng tanpa kontrol di pasaran. Ini menunjukkan negara telah gagal,” kata Jazuli.
