JAKARTA, HOLOPIS.COM – Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (LBH PB SEMMI), Gurun Arisastra turut angkat bicara perihal meninggalnya seorang Ibu di Gerai Alfamidi Jalan Kampung Cina, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur Sabtu lalu akibat antre minyak goreng.
“Saya turut prihatin atas kejadian ini, akibat antre minyak goreng, semestinya hal ini tidak terjadi,” kata Gurun Arisastra kepada wartawan di Jakarta, Kamis (17/3).
Agar tak terulang kembali organisasinya meminta Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Menteri Perdagangan.
“Kami meminta Presiden segera evaluasi kinerja Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan,” ujarnya.
Kemudian, Gurun juga menilai cukup heran ketika ada sebuah negara yang memiliki hasil kelapa sawit justru kesulitan mengakses minyak goreng.
“Kita ini negara terbesar penghasil sawit di dunia, masa minyak goreng langka dan mahal, sampai orang antre sehingga memakan korban, ini keterlaluan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa minyak goreng adalah kebutuhan dasar pokok masyarakat yang harus diperhatikan pemerintah.
Olah karena itu, ketika ada kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng harus segera dikendalikan oleh Pemerintah sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
“Ini sudah mendekati puasa, jangan sampai bulan puasa ini minyak goreng masih langka dan mahal, jangan sampai terjadi antrean panjang sehingga menciptakan potensi jatuhnya korban lagi, berdasarkan UU No 18 Tahun 2012 dan Perpes No 71 Tahun 2015 Pemerintah harus segera kendalikan ini,” tuturnya.
Gurun mengatakan Presiden layak memecat Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan jika dinilai tidak mampu mengatasi masalah minyak goreng.
“Kalau tidak mampu ini diselesaikan sebelum masuk bulan puasa, Presiden layak mereshuffle Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan,” tegas Gurun.
Dirinya juga mengatakan Menko Perekonomian baiknya tidak bicara penundaan pemilu 2024, akan tetapi pikirkan kelangkaan minyak goreng terlebih dahulu karena menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Sudah hentikan pemikiran dan bicara penundaan pemilu, fokus saja urus minyak goreng,” pungkasnya.
