JAKARTA, HOLOPIS.COM – Sejumlah anggota DPR RI meradang akibat ulah Menteri Perdagangan Muhamad Lutfi yang kerap tidak hadir dalam undangan rapat kerja gabungan DPR RI.
Padahal, dalam rapat tersebut, Lutfi akan dicecar mengenai kelangkaan minyak goreng yang masih kerap terjadi di Indonesia.
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyesalkan ketidakhadiran Lutfi untuk kali kedua dalam Rapat Gabungan Komisi IV, Komisi VI dan Komisi VII DPR RI dengan Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilaksanakan untuk membahas efektivitas neraca komoditas dalam pengendalian harga pangan pokok; neraca pangan, kenaikan harga dan kesiapan pangan dalam menghadapi bulan puasa; tata kelola kebijakan pupuk (subsidi dan non subsidi); dan Pasokan dan harga gas untuk produksi pupuk.
“Kami seluruh Anggota DPR dari semua fraksi dan semua komisi yang hadir sangat kecewa pada ketidakhadiran Menteri Perdagangan. Kondisi pangan kita ini makin hari makin tidak menentu,” kata Akmal, Rabu (16/3).
“Saya menyampaikan kepada teman-teman di DPR agar membentuk Pansus untuk menyelesaikan persoalan pangan. Pansus ini semakin mendesak dibentuk agar dapat terurai persoalan pangan dari hulu ke hilir. Kalau menunggu Menteri Perdagangan yang selalu tidak hadir, kedepannya makin kacau situasi pangan negara ini,” sambungya.
Akmal mengungkakan, beberapa rekannya sesama Anggota DPR menginginkan jemput paksa Menteri Perdagangan agar hadir. Karena Rapat Gabungan ini tidak mudah. Semua Fraksi dan lintas Komisi dengan menghadirkan banyak kementerian yang dipimpin Pimpinan DPR bidang Industri dan Pembangunan, dengan semua prioritasnya untuk menghadiri forum kenegaraan ini, tapi terlihat sangat dilecehkan dengan ketidakhadiran menteri perdagangan.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, dengan adanya pansus yang bila nanti terbentuk, akan mengkondisikan pemerintah dan DPR semakin serius untuk menyelesaikan persoalan pangan yang sudah hampir lima bulan berantakan di negeri subur ini.
“Semua pihak akan bekerja keras untuk memberikan solusi sehingga terurai benang kusut morat-maritnya pangan Indonesia terutama minyak goreng,” imbuhnya.
Akmal mengklaimm, persoalan minyak goreng dan bahan pangan lainnya yang langka akan emakin jelas ketika ada pansus. Semua permainan yang ada yang menjadi praduga selama ini harus di tuntaskan dan di clearkan.
“Saya akan mendesak, bahwa usulan pansus lintas fraksi yang saya gulirkan pertama kali di rapat gabungan jangan hanya sebagai pertimbangan, tapi di eksekusi. Jadi kita sebagai anggota DPR jelas langkah upayanya dalam berkontribusi pada negara menyelesaikan persoalan pangan. Bukan sekedar penyelesaian jangka pendek menjelang moment Puasa ramadhan, tetapi juga jangka panjang kita sebagai negara penghasil pangan mesti mampu mencukupi kebutuhan rakyatnya akan pangan, bukan seperti negara yang terlihat sedang krisis dimana rakyatnya antre sampai ribuan orang demi seliter minyak goreng,” pungkasnya.
