JAKARTA, HOLOPIS.COM – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto memberikan teguran keras kepada Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marives) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyatakan bahwa wacana penundaan pemilu 2024 berasal dari hasil big data yang dimilikinya.
Menurut Hasto, jika memang pemerintah maupun Luhut secara pribadi memiliki big data tersebut, seharusnya alat teknologi semacam itu bisa dimafaatkan untuk kepentingan mengatasi berbagai persoalan bangsa dan negara, bukan malah mencari pembenaran diri demi merawat kekuasaan.
“Tapi harus melihat apa itu kehendak rakyat. Kehendak rakyat saat ini pemerintah dengan kepemimpinan Pak Jokowi yang selalu bekerja keras tidak pernah mengenal lelah, harus ditunjang para pembantu untuk betul-betul senapas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi,” kata Hasto, (14/3).
Hal ini dikatakan Hasto, karena sejak awal Presiden Joko Widodo tidak memiliki minat untuk memperpanjang masa jabatannya menjadi 3 periode. Bahkan kata Presiden, wacana 3 periode jabatan Presiden sama halnya menampar mukanya Kepala Negara itu.
Kemudian, Hasto juga mempertanyakan dalam kapasitas apa Luhut mengatakan bahwa pemilu 2024 perlu ditunda karena adanya informasi dari big data itu. Karena jika urusan kepemiluan, Luhut sama sekali tidak memiliki kapasitas apapun untuk berbicara.
“Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itukan ranah Menkopolhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu Mendagri,” tegas Hasto.
Terlebih lagi, jika ditarik dari statemen pemerintah, ternyata apa yang dikatakan Menko Polhukam Mahfud MD tidak senafas dengan apa yang disampaikan oleh Luhut Pandjaitan. Sementara Mahfud menurut Hasto, lebih representatif karena selain masih dalam kapasitas ruang kerjanya, juga masih sejalan dengan semangat Kepala Negara itu.
“Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menkopolhukam,” tandasnya.
Lebih lanjut, Hasto mengimbau kepada seluruh pembantu Presiden agar tidak asal nyeplos dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang justru malah menambah beban kerja Presiden, salah satunya adalah wacana-wacana seperti penambahan masa jabatan maupun penundaan pemilu yang sama sekali tidak diakomodir oleh konstitusi.