Rabu, 25 September 2024
Rabu, 25 September 2024
NewsEkobizCara Cairkan JKP, Ajukan Klaim Lewat Link Siapkerja.kemnaker.co.id

Cara Cairkan JKP, Ajukan Klaim Lewat Link Siapkerja.kemnaker.co.id

JAKARTA, HOLOPIS.COM – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memberikan pelayanan Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP bagi masyarakat yang memenuhi kriteria.

Adapun JKP ini dapat diklaim dengan mudah melalui link siapkerja.kemnaker.co.id.

Sebelumnya, Program JKP ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

JKP ini merupakan program yang dikhususkan bagi pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK.

“JKP merupakan program yang jaminan yang diberikan bagi pekerja yang mengalami PHK dan memiliki keinginan untuk bekerja kembali,” demikian penjelasan seperti mengutip akun Instagram @indonesiabaik.id, (11/03).

Sementara itu, peserta yang memenuhi kriteria akan mendapatkan manfaat berupa uang tunai. Uang tersebut akan diberikan selama enam bulan setelah pekerja terkena PHK.

“Seperti diketahui, manfaat uang tunai dari JKP diberikan selama 6 bulan setelah pekerja yang terkena PHK diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi syarat sebagai penerima. Besaran JKP dihitung dengan formulasi 45 persen × upah × 3 bulan pertama dan 25 persen × upah × 3 bulan terakhir,” demikian penjelasan lebih lanjut.

Berikut ini kriteria pekerja yang berhak menjadi peserta JKP:

  1. Peserta yang mengalami PHK

  2. Peserta memiliki masa iuran paling sedikit 12 bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut-turut

  3. Peserta berkeinginan bekerja kembali

  4. Terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan

Selanjutnya, berikut ini langkah-langkah klaim JKP di bulan pertama seperti mengutip informasi dari akun Instagram @indonesiabaik.id:

  1. Masuk ke situs Siap Kerja dengan link siapkerja.kemnaker.go.id

  2. Pilih menu Ajukan Klaim

  3. Isi data pribadi, nomor rekening, dan menandatangani surat KAPK

  4. Data akan divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan

  5. Peserta menerima email pemberitahuan proses klaim JKP

  6. Proses sudah selesai, manfaat berupa uang tunai JKP akan masuk ke rekening peserta

Lalu untuk bulan kedua hingga keenam, proses klaim JKP sedikit berbeda dari bulan pertama. Untuk mengetahinya, berikut ini cara klaim JKP bulan kedua hingga keenam:

  1. Peserta melakukan Asesmen Diri pada portal Siap Kerja

  2. Peserta melamar pekerjaan di minimal 5 perusahaan yang berbeda atau 1 perusahaan yang telah melakukan proses wawancara

  3. Peserta mengikuti konseling yang sudah dirancang

  4. Peserta mengikuti Pelatihan Kerja di periode bulan kedua hingga kelima dengan minimal kehadiran 80 persen

  5. Peserta mengajukan klaim bulan berikutnya sesuai tanggal di akun Siap Kerja

Perlu diingat, uang tunai diberikan selama enam bulan setelah pekerja terkena PHK diverifikasi dan memenuhi syarat seperti yang sudah ditentukan.

Temukan kami juga di Google News lalu klik ikon bintang untuk mengikuti. Atau kamu bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapatkan update 10 berita pilihan dari redaksi kami.

Baca Juga

Prabowo Gibran 2024 - 2029
Ruang Mula

BERITA TERBARU

Lainnya
Related

Harga Emas di Pegadaian Turun Lagi, Cek Rinciannya

Harga emas batangan bersertifikat yang dijual di PT Pegadaian (Persero) terpantau masih belum mengalami penurunan pada perdagangan hari ini, Rabu 25 September 2024.

Ditjen Pajak Bakal Ngebut Kejar Setoran Demi Penuhi Target

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mengeluarkan kekuatan penuh untuk mengejar target penerimaan negara, sesuai dengan outlook APBN 2024.

IHSG Berpeluang Menguat, Deretan Saham ini Bisa Jadi Ladang Cuan

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi kembali menguat tipis pada perdagangan hari ini, Rabu 25 September 2024, setelah berakhir di level 7.778 pada perdagangan Selasa (24/9) kemarin.

Kemenkeu Kasih Sinyal Cukai Rokok Batal Naik Tahun Depan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan sinyal terkait kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) alias cukai rokok yang rencananya dijadwalkan pada tahun 2025 mendatang batal diimplementasikan.