JAKARTA, HOLOPIS.COM – Mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie memberikan sentilan kepada para politisi yang terus membuat analisa untuk menunda pemilu 2024 maupun memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo.
Salah satu yang kena sentil adalah anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago.
Jimly menegaskan bahwa kelangkaan minyak goreng dan bahan komoditas lainnya yang terjadi saat ini, tidak bisa dijadikan alasan untuk mewacanakan penundaan pemilu 2024.
Hal ini kata Jimly, penundaan pemilu saat ini adalah wacana yang bisa mengarah pada perilaku inkonstitusional.
“Kelangkaan minyak goreng, cabai, bawang, dan lain-lain tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar UU dan apalagi UUD,” kata Jimly, Senin (7/3).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menyarankan agar orang-orang seperti anak buah Surya Paloh itu berhenti berwacana semacam itu.
Ia khawatir akan ada kesalahpahaman dan penambah kegaduhan baru di tingkat nasional. Apalagi saat ini Presiden Joko Widodo sudah menyatakan tidak seiman dengan wacana politik perpanjangan masa jabatan presiden, termasuk menunda Pemilu 2024.
“Pejabat publik sebaiknya berhenti membuat analisis dan ramalan-ramalan yang melawan hukum seperti ini, tidak mendidik dan malah bisa menyesatkan,” tegasnya.
Sebelumnya, Irma Suryani memberikan analisanya terkait dengan kelangkaan minyak goreng bakal dijadikan dalil beberapa elite untuk menggoreng isu penundaan pemilu 2024.
“Kelangkaan minyak goreng yang mungkin saja akan menimbulkan kegaduhan dan dianggap negara sedang dalam keadaan genting atau tidak stabil yang kemudian dijadikan alasan untuk memperpanjang masa jabaran presiden?,” kata Irma.
Karena jika minyak goreng langka, kemudian komoditas pangan sangat berpotensi menimbulkan situasi tidak kondusif, kegaduhan dan konflik bisa saja muncul.
Oleh karena itu, politisi Partai NasDem itu mengimbau kepada pemerintah untuk menuntaskan persoalan kelangkaan minyak goreng dan sejumlah komoditas pangan lainnya.
Hal ini agar tidak ada asumsi publik yang liar seolah pemerintah memang sengaja membuat cipta kondisi politik untuk menggelontorkan penundaan pemilu 2024 karena situasi nasional sedang tidak stabil.
