JAKARTA, HOLOPIS.COM – Masyarakat digegerkan dengan temuan anggaran Rp3,1 miliar yang digunakan BPJS Ketenagakerjaan untuk mmbiayai para pejabat bermain golf di beberapa kelab. Temuan itu mencuat di tengah polemik aturan baru Jaminan Hari Tua (JHT) yang hingga kini belum rampung.
Temuan itu diungkap oleh akun Twitter @RakyatPekerja yang mengunggah laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan pada 2019 lalu. “Laporan BPJS Ketenagakerjaan 2019, Rp3 miliar buat main golf,” kicaunya dikutip Kamis (24/2).
Laporan BPJS-Ketenagakerjaan 2019, 3 Miliar buat main Golf. pic.twitter.com/oKQsbHvuYY
— Partai Rakyat Pekerja (@RakyatPekerja) February 23, 2022
Dalam laporan keuangan tersebut, biaya keanggotaan (membership) golf masuk dalam akun aset tidak lancar, meliputi keanggotan di Rancamaya, Bogor, senilai Rp1,48 miliar, Taman Dayu Golf Club senilai Rp215,57 juta.
Kemudian, Cibodas Golf Park senilai Rp180 juta, Damai Padang Indonesia Golf senilai Rp473 juta, dan Palm Hill Country sebesar Rp202 juta, termasuk Pan Isi Development Rp177,23 juta, serta PT Kokaba Diba senilai Rp375 juta.
Saat dikonfirmasi, Pps Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Dian Agung Senoaji mengatakan bahwa laporan keuangan tersebut benar adanya.
Namun, ia berdalih bahwa dana yang digunakan untuk jaminan keanggotaan golf itu merupakan aset lama saat masa transisi antara PT ASTEK (Persero) dan PT Jamsostek (Persero).
Adapun dana yang digunakan untuk hal tersebut diperoleh dari kumpulan kompensasi kekurangan pelunasan investasi reksa dana pada 2004 dan transaksi keuangan selama periode 1991-1992.
Ia menerangkan bahwa dana tersebut bisa langsung diserahkan kepada yang bersangkutan atau dipindahtangankan untuk memperoleh manfaat.
Lebih lanjut, ia mengklaim bahwa dana yang digunakan BPJS untuk biaya main golf itu bukan merupakan bagian dari aset dana jaminan sosial yang dipungut dari peserta, seperti program Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja, JHT, dan lain sebagainya.
“Sehingga tidak berdampak pada kemanfaatan peserta atas pengelolaan dana jaminan sosial,” tandasnya.
