JAKARTA, HOLOPIS.COM – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp183,44 triliun untuk kebutuhan investasi pemerintah.
Dana tersebut akan disalurkan ke perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN). Adapun dana tersebut mencakup pembiayaan investasi Rp182,31 triliun dan kewajiban penjaminan Rp1,13 triliun.
“Untuk below the line tahun ini kami akan mengalokasikan Rp183,44 triliun,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (22/2).
Ia mengatakan, sebagian besar dana atau sebesar Rp 86,41 triliun akan digelontorkan untuk investasi di sektor infrastruktur. Dana itu bakal dikucurkan untuk PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, PT Hutama Karya (Persero), dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).
Lalu, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Perumnas, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Tak hanya di klaster infrastruktur, pembiayaan investasi juga akan diberikan ke klaster pendidikan sebesar Rp20 triliun, klaster perlindungan masyarakat Rp3 triliun, dan kerja sama internasional Rp1,94 triliun.
Di sisi lain, total pembiayaan utang pemerintah pada Januari 2022 sebesar Rp 3 triliun. Angka tersebut secara tahunan (year on year/yoy) turun 101,8 persen dibanding tahun lalu di periode yang sama, yakni Rp165,8 triliun.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, bahwa realisasi pembiayaan utang itu setara dengan 0,3 persen terhadap target dalam APBN yang sebesar Rp973,6 triliun.
“Untuk Januari ini kami alami kontraksi pembiayaan utang,” ucapnya.