MALANG, HOLOPIS.COM – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid menyayangkan sikap Wali Kota Malang Setiaji yang akan membangun konsep Malang Halal City. Apalagi konsep Malang Halang City ini disampaikan sang Wali Kota di acara pelantikan pengurus KAHMI Kota Malang akhir bulan Januari 2022.
“Walikota MoU dengan KAHMI, saya duga ini mau menarik ke perda syariat Islam,” kata Habib Syakur kepada Holopis, (18/2).
Ia pun menganggap wajar banyak masyarakat Kota Malang yang protes, karena selama ini Malang adalah salah satu kota yang sangat toleran, sehingga aneh jika Wali Kota Malang justru membuat konsep Malang Halal City.
Secara tegas, Habib Syakur sama sekali tidak mempermasalahkan label Halal, akan tetapi ruang lingkup kebijakannya harus tepat sasaran. Apalagi Malang juga merupakan Kota yang sangat plurar, sehingga sebuah regulasi harus bisa mengakomodir semua kelompok.
“Kalau wisata halal sih nggak masalah, tapi kalau Malang Halal City ini masalah besar,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa dirinya bersama dengan tokoh lintas agama di Kota Malang yang tergabung di dalam Forum Komunikasi Rakyat Malang (FOKAMORA) melayangkan somasi kepada Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Malang. Setidaknya, mereka ingin mendapatkan penjelasan yang utuh dan kuat atas konsep yang dianggapnya tidak tepat diterapkan di Kota Malang.
“Walikota nggak mau dialog. Disomasi kami nggak direspon, tapi semoga karena belum sampai ke tangan beliau saja. Tapi kami sudah layangkan juga kepada Ketua DPRD,” jelasnya.
Ia khawatir dengan konsep Malang Halal City yang radius kebijakannya seluruh Kota Malang justru akan menghambat Kota Malang sendiri, apalagi kata Habib Syakur, Malang akan menjadi lokasi visit year di tahun 2023.
Untuk itu, Habib Syakur mendesak kepada Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian untuk memanggil Wali Kota Malang Sutiaji dalam konteks pemaksaan kehendak terkait Malang Halal City.
“Malang 2023 itu kan visit year. Kasihan orang asing yang berkunjung ke Malang nggak bisa leluasa. Saya minta walikota diperiksa Mendagri, karena dasar arogansi,” tuturnya.
