JAKARTA, HOLOPIS.COM – Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan program pengentasan kemiskinan ekstrem dimana tahun ini diputuskan ada 212 kabupaten di 25 provinsi yang menjadi target.
Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan, 75 persen dari kantong kemiskinan ekstrem itu nantinya akan menekankan pentingnya program pemberdayaan masyarakat di samping pemberian bantuan sosial.
“Wakil Presiden mengingatkan bahwa pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran adalah sangat penting, namun perlu didukung oleh program pemberdayaan,” kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, Jumat (18/2).
Di tahun 2022 ini, Baidowi mengatakan bahwa program pemberdayaan pemerintah akan mendorong keberlanjutan pengentasan kemiskinan.
“Program pemberdayaan ini secara garis besar adalah program akses terhadap pekerjaan, program peningkatan keterampilan, program peningkatan kapasitas UMKM, serta program pemenuhan infrastruktur dasar,” terangnya.
Adapun program-program pemberdayaan tersebut tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga dengan jumlah anggaran yang mencapai lebih dari Rp170 triliun.
Sementara, dari data Kementerian Keuangan, anggaran untuk mengatasi kemiskinan dan pengentasan kemiskinan ekstrem di tahun 2022 khususnya terkait program Bantuan Sosial tercatat sekitar Rp282 triliun dana APBN.
Ma’ruf kemudian telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar mengoordinasikan pelaksanaan program pemberdayaan ini sehingga benar-benar diterima kelompok sasarannya .
“Menurut Wapres, berbagai program ini perlu dikoordinasikan agar tepat sasaran dan terjadi konvergensi,” imbuhnya.
Konvergensi ini penting untuk memastikan agar seluruh program yang dilaksanakan menyasar sasaran dan wilayah yang sama.
Selain harus tepat sasaran, masalah data penyaluran bantuan sosial menjadi persoalan yang masuk dalam perhatian pemerintah.
Agar pemberiannya tepat sasaran, Wapres meminta pendataan rumah tangga yang masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrem dilakukan secara akurat. Sehingga, nantinya pemberian bantuan sosial ini diharapkan dapat menggerakkan kegiatan ekonomi lokal dan mendorong turunnya angka kemiskinan.
“Untuk saat ini, Wapres menyarankan agar menggunakan data rumah tangga yang saat ini sedang diperbaiki dengan sumber utama dari pendataan BKKBN yang relatif baru dan memiliki metode pemeringkatan, sebagai masukan bagi perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial,” jelasnya.
Terkait teknis pendataan, menurut Masduki, Wapres setuju pendataan rumah tangga miskin dan rentan dikembalikan kepada BPS karena lembaga ini dianggap paling berkompeten.
Terkait masalah penyaluran bantuan sosial, Masduki menerangkan bahwa Presiden dan Wapres telah menyetujui untuk daerah yang sulit dan belum terjangkau perbankan, penyaluran dapat dilakukan oleh PT Pos.
“Namun demikian, untuk daerah yang terjangkau perbankan penyaluran tetap dilakukan melalui bank. Hal ini juga untuk mendukung financial inclusion agar seluruh lapisan masyarakat termasuk mereka yang kurang mampu memiliki akses terhadap perbankan sehingga lebih leluasa dalam melakukan kegiatan ekonomi,” pungkasnya.
