HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah telah membayarkan Rp331,4 triliun untuk subsidi dan kompensasi kepada PLN dan Pertamina hingga 31 Agustus 2026. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ketika pembayaran tercatat Rp218 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan kebijakan tersebut menjadi salah satu cara pemerintah menjaga ketersediaan barang dan layanan yang harganya diatur pemerintah, sekaligus menopang aktivitas ekonomi masyarakat.
Pembayaran subsidi dan kompensasi kini dilakukan secara bulanan kepada PLN dan Pertamina. Menurut Suahasil, skema tersebut antara lain ditujukan agar kedua perusahaan memiliki ruang kas yang cukup untuk menyediakan barang dan layanan bersubsidi.
“Tahun ini, APBN telah membayarkan Rp331,4 triliun kepada PLN dan Pertamina,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2026 di Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Jika dibandingkan dengan realisasi hingga Agustus 2025 sebesar Rp218 triliun, nilai pembayaran tahun ini meningkat sekitar Rp113 triliun. Data lain yang disampaikan pemerintah menunjukkan total tersebut terdiri dari subsidi Rp177,1 triliun dan kompensasi Rp154,4 triliun.
Konsumsi BBM ikut naik
Kenaikan pembayaran subsidi dan kompensasi juga berjalan beriringan dengan meningkatnya penggunaan sejumlah barang yang mendapatkan dukungan harga pemerintah.
Volume konsumsi BBM tercatat naik 8,8 persen hingga Agustus 2026. Konsumsi LPG juga meningkat 2,6 persen, sedangkan jumlah pelanggan listrik bersubsidi bertambah 2,1 persen.
Untuk pupuk bersubsidi, volumenya meningkat 23,4 persen, dari sekitar 4,9 juta ton pada periode yang sama tahun lalu menjadi 6,1 juta ton pada 2026. Jumlah debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga tumbuh 5,9 persen.
“Barang-barang yang mendapatkan subsidi harga itu terjadi peningkatan penggunaan oleh masyarakat. Volume BBM naik 8,8 persen, volume LPG naik 2,6 persen, pelanggan listrik untuk tarif bersubsidi naik 2,1 persen, volume pupuk naik 23 persen. Untuk debitur KUR, jumlah debiturnya naik 5,9 persen,” kata Suahasil.
Suahasil mengatakan peningkatan penggunaan barang dan layanan tersebut menjadi salah satu gambaran bahwa aktivitas ekonomi masyarakat terus bergerak.
Barang dan layanan yang harganya diatur pemerintah, menurut dia, turut menopang kegiatan ekonomi melalui subsidi dan kompensasi yang dibayarkan dari APBN.
“Ini yang saya maksud tadi, ekonominya berjalan terus. Salah satunya didukung oleh barang-barang yang harganya diatur oleh pemerintah. Memang ada subsidi dan kompensasi yang kita bayarkan,” ucapnya.
Di sisi lain, realisasi subsidi dan kompensasi juga dipengaruhi kondisi harga minyak mentah serta volume konsumsi. ANTARA melaporkan fluktuasi harga minyak akibat dinamika geopolitik global dapat memengaruhi besaran realisasi subsidi energi.
APBN tetap diminta kredibel
Di tengah meningkatnya kebutuhan untuk subsidi dan kompensasi, pemerintah menyatakan pengelolaan APBN tetap harus dijaga.
Suahasil menekankan penerimaan negara perlu diperkuat, sementara belanja diarahkan agar semakin efektif dan produktif dengan tetap memperhatikan efisiensi.
