KUTAI KARTANEGARA, HOLOPIS.COM – Rektor Universitas Kutai Kartanegara, Prof Ince Raden menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah dan DPR RI yang berniat dan mengupayakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.
“Mengapresiasi dan memberi penghargaan yang setinggi-tingginya, serta mendukung penuh atas keluarnya penetapan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara sebagai IKN,” kata Prof Ince kepada wartawan, Minggu (13/2).
Dalam perspektifnya, pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan adalah keputusan yang sangat baik. Bahkan ada sisi strategis yang bisa ditimbulkan dari pemindahan pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke kawasan Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar).
“Ada nilai strategis dari sisi tinjauan akademis, mengapa IKN sangat tepat harus pindah di Kalimantan,” jelasnya.
Ia mengatakan, bahwa pulau Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan salah satu pulau yang luas di Indonesia. Sehingga ketika Ibukota Negara dipindahkan ke sana, maka sangat memungkinkan pengembangan bisa dilakukan di sana.
“Sehingga mudah dikembangkan di masa datang,” ujarnya.
Selain itu, aspek strategis juga menjadi pertimbangan yang fundamental dari pembangunan IKN di Kalimantan Timur itu.
“Letaknya di tengah di Indonesia, sehingga mudah diakses baik dari Pulau Sumatra, Jawa, Sulawesi, Maluku dan Papua,” terangnya.
Kemudian tentang aspek geologis dan ekologis. Kalimantan juga dianggap menjadi lokasi sangat tepat dijadikan tempat Ibu Kota Negara baru Indonesia.
“Ekologi dan geografinya mendukung sebagai IKN, dimana merupakan wilayah hijau, tidak banjir, tidak ada gempa, kepadatan penduduk rendah, sehingga sangat ideal menjadi IKN menggantikan Jakarta,” paparnya.
Ince juga mendengar bahwa salah satu aspek perdebatan adalah pendanaan untuk membangun Ibu Kota Negara yang digadang-gadang bernama Nusantara itu, apalagi wacana pembangunannya masih di situasi pandemi Covid-19. Baginya, persoalan itu diyakini pasti sudah melalui perhitungan matang dari pemerintah.
“Pemerintah pasti sudah memperhitungkan secara matang,” ucapnya.
IKN jadi jawaban problematika nasional
Lebih lanjut, rektor Universitas Kutai Kartanegara periode 2021-2025 itu mengatakan, bahwa IKN di Kalimantan Timur adalah jawaban dari berbagai problematika yang ada dalam skala nasional.
Salah satunya adalah soal pola dan mindset pembangunan yang selalu disebut lebih fokus dan hanya menguntungkan pulau jawa saja, atau yang biasa disebut sebagai jawa sentris.
“Kepindahan IKN akan menjawab problem pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa di Indonesia, karena sebelumnya pembangunan selalu berorientasi di Jawa,” tandas Prof Ince.
“(Maka) dengan IKN pindah ke Kaltim, akan memicu pembangunan secara cepat di kawasan Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltara, bahkan Sumatra dan Wilayah Indonesia Timur lainnya,” sambungnya.
Petisi tolak IKN biasa di negara demokrasi
Selanjutnya, Prof Ince juga memberikan pandangannya tentang adanya sekelompok masyarakat yang menolak sampai membuat petisi untuk menggalang dukungan banyak orang agar sama-sama tidak setuju. Menurut Prof Ince, hal tersebut biasa saja di iklim demokrasi seperti di Indonesia.
“Itu wajar saja, sebuah kritik sosial dan anggap saja sebuah dinamika bagi negara Demokrasi,” tutur Ince.
Akan tetapi ia yakin bahwa rencana pembangunan IKN tersebut tidak akan terhenti hanya karena adanya sekelumit orang yang melakukan penolakan.
“Kami menilai kepindahan IKN ini sebuah momentum yang tepat dan tidak bisa dihentikan pihak manapun, apalagi melalui sebuah petisi,” tuturnya.
Apalagi banyak masyarakat Kalimantan yang justru sangat senang dengan rencana pemerintahan Presiden Joko Widodo yang akan memindahkan Ibu Kota Negara Indonesia ke wilayah mereka.
“Petisi tersebut jangan sampai dimaksudkan menghentikan IKN, kami pasti rakyat Kalimantan akan menolaknya,” ucap Ince.
