Sabtu, 21 September 2024
Sabtu, 21 September 2024

DPR RI Minta Pemerintah Hentikan Penambangan Andesit di Desa Wadas

JAKARTA, HOLOPIS.COM – Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, meminta pemerintah menutup lokasi penambangan batu Andesit di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, karena ditengarai tidak mempunyai izin.

Mulyanto menilai, pemerintah harus tegas dan adil kepada siapa pun dalam menegakkan aturan UU No. 3/2020 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Menurut dia, jangan karena penambangan tersebut untuk keperluan pembangunan Waduk Bener, yang merupakan proyek strategis nasional (PSN), maka pemerintah menjadi longgar dalam hal perizinan.

“Pemerintah jangan tutup mata dengan pelanggaran ini. Bila benar usaha penambangan Andesit di Desa Wadas belum berizin, seperti yang disampaikan Direktur Pembinaan Program Minerba Kementerian ESDM, maka harus dianggap sebagai perbuatan ilegal. Karena itu harus ditindak. Bukan malah didiamkan dan dicarikan pembenaran,” tegas Mulyanto dalam keterangan tulis, Jumat (11/2).

Mulyanto menilai, pemerintah harus memberi contoh yang baik bagi masyarakat. Jangan karena ini proyek pemerintah, maka boleh melanggar hukum. Kalau itu berlanjut akan menjadi preseden buruk di dunia pertambangan kita.

Ia meminta Kementerian ESDM segera meninjau lokasi penambangan di Desa Wadas untuk memastikan data-data tersebut karena jelas terindikasi melanggar syarat-syarat perizinan dan praktek penambangan yang baik.

Temukan kami juga di Google News lalu klik ikon bintang untuk mengikuti. Atau kamu bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapatkan update 10 berita pilihan dari redaksi kami.

Rekomendasi

berita Lainnya
Related

Susi Bersyukur Philips Berhasil Bebas, Ucap Terima Kasih ke Jokowi-Prabowo dan TNI Polri

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Bos Susi Air, Susi Pudjiastuti menyampaikan...

Pilot Susi Air Bebas dari Jerat Teroris Papua

Satgas Cartenz akhirnya berhasil membebaskan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens yang disandera oleh teroris Papua atau OPM kelompok Egianus Kogoya.

Bos Pajak Bantah Ada Kebocoran Data NPWP dari Sistem DJP

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suryo Utomo membantah adanya indikasi kebocoran dara langsung dari sistem di Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, utamanya perihal dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
Prabowo Gibran 2024 - 2029
Ruang Mula

Berita Terbaru