JAKARTA, HOLOPIS.COM – Kasus kerusuhan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah pada hari Selasa (8/2) membuat banyak mata terbelalak ke sana. Apalagi, Purworejo adalah tempat kelahiran Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Salah satu yang menyangsikan kekerasan dan tindakan represif Kepolisian adalah tokoh Nahdlatul Ulama yang juga menantu dari KH Mustofa Bisri, Ulil Abshar Abdalla. Ia meminta agar Ganjar melihat sisi negatif dari aksi represifitas aparat di sana.
“Pak Gubernur, mohon lebih bijak dalam menangani masalah Wadas. Suara rakyat kecil yang protes, sekecil apapun jumlah mereke, layak didengar. Yang protes tak layak ditangkapi,” kata Gus Ulil, Rabu (9/2).
Ia tak menafikkan soal daya manfaat tentang pembangunan dan keberadaan waduk Wadas nantinya. Akan tetapi ketika ada warga setempat yang melakukan protes, sebaiknya tidak direspon dengan tindakan represif.
“Sedih dengan apa yang terjadi di Wadas. Pembangunan waduk memang membawa maslahat. Tetapi protes rakyat jelas harus didengar dan diperhatikan,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah di semua level tidak boleh menafikan sikap kontra masyarakat setempat.
“Pemerintah yang “tuli” terhadap protes rakyat kecil dalam pembangunan waduk, jelas zalim,” imbuhnya.
Selain itu, GusDurian asal Jepara Jawa Tengah, Gus Rumail Abbas juga ikut bersuara tentang kondisi masyarakat di desa Wadas yang terlibat bentrok antar warga dan aparat yang terjun ke wilayah tersebut. Ia merasa tidak sepatutnya kekerasan dan bentrokan sampai terjadi.
“Gubernur Jawa Tengah berasal dari Purworejo, Wakil Gubernur Jawa Tengah merupakan pengurus PBNU. Kursi dewan di Purworejo didominasi PDIP, dengan total 10 kursi DPRD, dengan “Suara Merah” di Purworejo diberikan hampir separuhnya untuk Bupati Purworejo. Tapi Wadas direpresi~,” tulis Gus Rumail di akun twitternya @Stakof.
Selain itu, putri Gus Dur juga ikut bersuara. Ia adalah Alissa Wahid. Melalui akun Twitternya pula, ia meminta kepada Kapolda Jawa Tengah untuk membebaskan masyarakat desa Wadas yang diamankan anggotanya.
“Atas nama @GUSDURians, kami meminta Kapolda Jateng untuk membebaskan warga Wadas yang ditahan. Juga meminta kepada Gub Jateng pak @ganjarpranowo untuk menunda pengukuran dll sampai kita selesai bermusyawarah, dan menghindarkan clash antara rakyat dengan aparat Negara,” tutur Alissa.
Konflik tersebut terdengar semakin memanas karena banyak pihak yang menguarakan alerta alerta di saat ribuan personel aparat Kepolisian diterjunkan langsung ke desa Wadas. Kabar terdengar, karena pada hari Selasa tim dari kantor wilayah BPN Jawa Tengah datang untuk melakukan pengukuran lahan warga yang disebut-sebut sudah setuju dengan kompensasi protek perambangan batuan andesit untuk pembangunan bendungan dan waduk Wadas.
Mendapati banyak tekanan publik dan sentimen negatif yang bertebaran, Gubernur Ganjar Pranowo pun angkat bicara. Ia meminta maaf atas konflik yang terjadi.
“Bapak Ibu yang sangat saya hormati. Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat, wabil khusus masyarakat Purworejo, wabil khusus masyarakat Desa Wadas. Saya minta maaf dan saya yang bertanggung jawab,” kata Ganjar Pranowo.
Bapak Ibu yang sangat saya hormati. Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat, wabil khusus masyarakat Purworejo, wabil khusus masyarakat Desa Wadas. Saya minta maaf dan saya yang bertanggung jawab pic.twitter.com/nBOP1L3RMz
— Ganjar Pranowo (@ganjarpranowo) February 9, 2022
Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berdasarkan hasil koordinasi aktif dengan jajaran terkait termasuk Gubernur Jawa Tengah dan Kapolda Jawa Tengah, bahwa situasi di sana sudah kondusif. Begitu pun orang-orang yang disebut sempat diamankan di Mapolres Purworejo pun sudah dibebaskan.
“Seluruh warga yang kemarin sempat diamankan di Mapolres Purworejo juga sudah dilepaskan semuanya, sehingga saat ini semua sudah kembali ke rumah masing-masing, dan sama sekali tidak ada korban,” kata Mahfud.
Kemudian tokoh asal Madura itu mengatakan, bahwa Ganjar bersama dengan Komnas HAM akan melakukan dialog bersama warga untuk membahas kembali persoalan yang ada, khususnya terkait dengan rencana pemerintah melakukan penambangan di desa Wadas.
“Gubernur Jawa Tengah akan melakukan dialog dengan warga Desa Wadas yang masih menolak rencana kegiatan penambangan, dengan difasilitasi oleh Komnas HAM,” imbuhnya.