Jumat, 20 September 2024
Jumat, 20 September 2024

Ketua DPRD DKI Dipanggil Badan Kehormatan Terkait Interpelasi Formula E

JAKARTA, HOLOPIS.COM – Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dipanggil oleh Badan Kehormatan DPRD DKI pada Hari Ini, Rabu (9/2), terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan tata tertib dalam pelaksanaan rapat paripurna interpelasi Formula E.

“Saya siap memenuhi panggilan. Sebab momen itu menjadi kesempatan saya sebagai Ketua DPRD DKI menjelaskan seterang terangnya, pelaksanaan rapat paripurna interpelasi Formula E,” kata Prasetyo dikutip dari Instagram miliknya @prasetyoedimarsudi.

Prasetyo menegaskan, tidak akan menghindari pemanggilan BK ini apalagi menyelesaikannya dengan cara yang dianggap kurang pantas.

“Saya tidak akan menghindar. Apalagi menyelesaikan masalah ini dengan makan malam di meja makan,” ujar dia.

Diketahui, pemanggilan pria yang akrab disapa Pras menjadi tindak lanjut dari laporan tujuh fraksi penolak hak interpelasi Formula E di DPRD DKI Jakarta.

Tujuh fraksi, yaitu Golkar, Nasdem, Demokrat, Gerindra, PAN, PPP-PKB, dan PKS, melaporkan Pras karena menilai melanggar administrasi rapat bamus yang menjadwalkan sidang paripurna interpelasi Laporan tersebut dibuat pada 28 September 2021, sesaat setelah sidang paripurna interpelasi Formula E digelar.

Temukan kami juga di Google News lalu klik ikon bintang untuk mengikuti. Atau kamu bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapatkan update 10 berita pilihan dari redaksi kami.

Rekomendasi

berita Lainnya
Related

Dugaan Kebocoran Data, DJP Imbau Wajib Pajak Jaga Keamanan Data

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran data pada sistem mereka. Hal itu sebagaimana disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti.

Jokowi Salahkan Keteledoran Manusia Penyebab Kebocoran Data Terjadi Lagi

Presiden Jokowi (Joko Widodo) menanggapi terjadinya kembali fenomena kebocoran data yang kali ini adalah data NPWP Kementerian Keuangan.

DJP Bantah 6 Juta Data NPWP Bocor

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Prabowo Gibran 2024 - 2029
Ruang Mula

Berita Terbaru