JAKARTA, HOLOPIS.COM – Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid atau Alissa Wahid turut menyoroti konflik sosial yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah.
Melalui cuitannya, tokoh perempuan Nahdlatul Ulama (NU) itu meminta Kapolda Jateng untuk segera membebaskan para penduduk Desa Wadas yang ditahan. Ia juga mneminta kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk menunda pengukuran. Menurutnya, langkah yang tepat untuk menghentikan konflik antara rakyat dengan aparat negara adalah dengan meusyawarah.
“Atas nama Gusdurians, kami meminta Kapolda Jateng untuk membebaskan warga Wadas yang ditahan. Juga meminta kepada Gub Jateng pak Ganjar Pranowo untuk menunda pengukuran dll sampai kita selesai bermusyawarah, dan menghindarkan clash antara rakyat dengan aparat Negara,” ujar Alissa seperti dikutip dari @AlissaWahid, Rabu (9/2).
Atas nama @GUSDURians, kami meminta Kapolda Jateng untuk membebaskan warga Wadas yang ditahan. Juga meminta kepada Gub Jateng pak @ganjarpranowo untuk menunda pengukuran dll sampai kita selesai bermusyawarah, dan menghindarkan clash antara rakyat dengan aparat Negara. https://t.co/smK69nJSpj
— Alissa Wahid (@AlissaWahid) February 8, 2022
Alissa mengatakan, akar dari pada masalah tersebut adalah paradigma pembangunan. Seharusnya, lanjut Alissa, rakyat dilibatkan dan diajak berdiskusi dalam setiap rencana pembangunan dengan tujuan yang lebih besar.
“Benar-benar rakyat itu (dianggap) kecil. Kalau menolak, dianggap membangkang kepada Negara. Dianggap diprovokasi. Boleh ditindak,” ungkapnya.
Putri sulung presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid tersebut berpendapat, Rakyat dalam hal ini berhak untuk menyampaikan pendapat dan bertindak atas Tanah Airnya. Dalam proses ‘nembung’ harus ada musyawarah hingga mencapai titik temu yang setara bagi semua pihak. Sehingga tidak ada yang merasa dikorbankan.
Ia pun turut menyinggung soal kebijakan pemerintah terkait. Menurutnya, kebijakan pemerintah secara kaidah harus mengarah kepada kemaslahatan rakyatnya.
“Tidak boleh dikorbankan. Kaidahnya : kebijakan pemimpin haruslah ditujukan untuk kemaslahatan rakyatnya,” tegasnya.
Sosok perempuan lulusan Fakultas Psikologi UGM itu juga menuliskan tweet menyentuh yang mempertanyakan, “Berapa banyak rakyat kecil yang sudah dikorbankan atas nama pembangunan?” Alissa pun mempertanyakan akan sampai kapan kasus-kasus serupa terus berulang.
Diberitakan sebelumnya, proses pengukuran lahan untuk penambangan batu andesit yang akan digunakan untuk pembuatan Waduk Bener di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo oleh Badan Pertanahan Nasional, Selasa (8/2/2022) memicu ketegangan.
Dalam beberapa video yang beredar di media sosial, ribuan petugas gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri dan Satpol PP Kabupaten Purworejo nampak melakukan penjagaan ketat di lokasi sekitar pengukuran.
Saat pengukuran lahan berlangsung, dikabarkan sempat terjadi ketegangan antara warga yang menolak dan mendukung proyek tersebut.
