HOLOPIS.COM, SOLO – Badan Gizi Nasional (BGN) mengancam akan menjatuhkan sanksi berupa suspensi kepada mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih menggunakan peralatan dapur bekas dan tidak menyediakan fasilitas layak bagi petugas pengelola dapur.
Ancaman itu disampaikan Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, dalam Rapat Koordinasi bersama para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Pengawas Keuangan, dan Pengawas Gizi se-Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Karanganyar, di Solo, Selasa (24/2/2026) malam.
Dalam rapat tersebut, Nanik mendapati lebih dari 30 Kepala SPPG dari keempat wilayah itu mengacungkan tangan karena mitra mereka belum menyediakan ruang istirahat yang layak. Bahkan, sejumlah petugas terpaksa membeli kasur sendiri. Salah satu Kepala SPPG dari Kabupaten Boyolali mengungkapkan kondisi itu sudah berlangsung selama enam bulan sejak dapur beroperasi.
Selain fasilitas istirahat, Nanik juga menerima laporan penggunaan meja yang tidak berbahan stainless steel sesuai standar, serta pemakaian freezer dan chiller bekas.
“Enak saja! Mereka sudah dapat fasilitas 6 juta per hari, masa pakai peralatan bekas,” tegas Nanik.
Nanik memerintahkan Koordinator Wilayah (Korwil) untuk mendata seluruh SPPG yang bermasalah dan memperingatkan para Korwil agar lebih aktif turun ke lapangan memantau kondisi dapur.
“Bilang sama mitra, kalau peralatan masih tidak standar, dan bahkan barang bekas, saya suspend! Siapapun mereka!” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Program Makan Bergizi Gratis merupakan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mulai dijalankan secara bertahap sejak awal 2025. Program ini menyasar siswa sekolah, ibu hamil, dan balita dengan target pemberian makanan bergizi setiap hari melalui jaringan dapur yang dikelola mitra SPPG di bawah koordinasi BGN.
Setiap mitra SPPG mendapatkan anggaran operasional dari pemerintah untuk membiayai bahan makanan, peralatan, dan sumber daya manusia. Namun sejak program berjalan, sejumlah persoalan lapangan terus mencuat, mulai dari keterlambatan distribusi, kualitas makanan yang dipersoalkan, hingga kini soal kelayakan fasilitas dan standar peralatan dapur yang digunakan para mitra.
