HOLOPIS.COM, JAKARTA – Negosiasi nuklir antara Iran dan Amerika Serikat (AS) kembali berlangsung dalam format tidak langsung di Jenewa, Kamis (26/2). Perundingan ketiga yang berjalan selama berjam-jam itu berakhir tanpa kesepakatan final.
Perkembangan yang masih buntu itu memunculkan kembali kekhawatiran eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Dalam perundingan ketiga itu dimediasi oleh Oman melalui Menteri Luar Negeri Badr al-Busaidi.
Meski belum menghasilkan terobosan konkret, mediator menyebut adanya perkembangan dalam dialog kedua negara yang telah lama bersitegang terkait program nuklir Teheran.
“Ada kemajuan signifikan dalam negosiasi,” kata Badr al-Busaidi dikutip dari AP News, Jumat, (27/2/2026).
Perbedaan Sikap Masih Mencuat
Di tengah proses diplomasi yang berlangsung alot, perbedaan posisi antara kedua negara masih menjadi sorotan. Pemerintah Iran dilaporkan tetap bersikeras melanjutkan program pengayaan uranium. Teheran juga menolak wacana pemindahan material nuklir ke luar negeri.
Teheran juga menegaskan bahwa pencabutan sanksi internasional menjadi syarat utama sebelum adanya kesepakatan lebih lanjut.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyebut putaran pembicaraan kali ini sebagai salah satu negosiasi paling intens yang pernah dijalani pihaknya.
“Ini adalah salah satu putaran negosiasi kami yang paling intens dan terpanjang. Apa yang perlu terjadi telah dijelaskan dengan jelas dari pihak kami,” kata Araghchi dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran.
Iran juga menegaskan tidak akan memasukkan isu lain di luar program nuklir dalam agenda perundingan. Hal itu termasuk program rudal jarak jauh maupun dukungan terhadap kelompok militan di kawasan.
Tekanan Politik dan Risiko Militer
Pemerintahan Presiden AS Donald Trump mendorong tercapainya kesepakatan yang bisa membatasi aktivitas nuklir Iran secara signifikan. Namun, hingga kini, Washington belum beri tanggapan resmi atas hasil pembicaraan terbaru di Jenewa.
Situasi menjadi semakin sensitif setelah AS dilaporkan meningkatkan kehadiran militer di kawasan Timur Tengah. Langkah AS itu memicu spekulasi bahwa opsi militer tetap terbuka apabila jalur diplomasi menemui jalan buntu.
Di dalam negeri, tekanan politik terhadap Gedung Putih juga meningkat. Sejumlah anggota Partai Demokrat di parlemen AS berencana mendorong pemungutan suara atas rancangan Undang-undang yang mewajibkan presiden untuk mendapatkan persetujuan Kongres sebelum melancarkan serangan terhadap Iran.
Sementara, Pemimpin Mayoritas Senat John Thune menyatakan bahwa setiap langkah militer harus membawa perubahan besar di kawasan.
“Jika Anda akan melakukan sesuatu di sana, Anda sebaiknya melakukannya untuk mendapatkan kepemimpinan baru dan perubahan rezim,” ujar Thune dikutip dari Aljazeera.
Meski belum capai kesepakatan, Oman dan Iran menyatakan pembicaraan akan dilanjutkan dalam tingkat teknis di Wina pada pekan depan. Sejumlah pengamat menilai peluang tercapainya kesepakatan masih terbuka. Meski risiko konfrontasi militer tetap membayangi.
Hasil putaran lanjutan tersebut diperkirakan akan menjadi penentu arah hubungan kedua negara. Selain itu, sebagai stabilitas geopolitik di Timur Tengah dalam waktu dekat.
