HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah memastikan realisasi impor beras 1.000 ton dari Amerika Serikat (AS) akan tetap bergantung pada kebutuhan dan permintaan dalam negeri. Kebijakan ini ditegaskan menyusul kesepakatan perdagangan melalui skema Agreement of Reciprocal Trade (ART) yang ditandatangani pada Kamis (19/2/2026).
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto menjelaskan bahwa alokasi impor tersebut hanya berlaku untuk beras klasifikasi khusus asal AS.
“Pemerintah setuju memberikan alokasi impor untuk beras klasifikasi khusus asal AS, namun tetap realisasinya tergantung permintaan dalam negeri,” ucap Haryo dalam keterangan tertulis, dikutip Holopis.com, Minggu (22/2/2026).
Haryo menegaskan, selama lima tahun terakhir Indonesia tidak melakukan impor beras dari AS. Ia juga menilai volume impor yang disepakati sangat kecil dibandingkan produksi nasional.
“Komitmen impor beras AS hanya sebesar 1.000 Ton tidak signifikan atau hanya sekitar 0,00003% dari total produksi beras nasional yang mencapai 34,69 Juta Ton tahun 2025,” imbuhnya.
Dengan produksi beras nasional yang mencapai 34,69 juta ton pada 2025, pemerintah menilai kebijakan ini tidak akan mengganggu ketahanan pangan maupun harga beras domestik.
Sebagai informasi, kesepakatan ART antara Indonesia dan Amerika Serikat juga mencakup peningkatan pembelian sejumlah produk asal AS, khususnya untuk mendukung kebutuhan bahan baku industri dalam negeri.
Selain produk pertanian, Indonesia menyepakati pembelian Metallurgical Coal, LPG, Crude Oil, dan Refined Gasoline guna menyeimbangkan perdagangan luar negeri serta memenuhi kebutuhan energi nasional.
Tak hanya itu, Indonesia juga setuju melakukan pembelian pesawat, termasuk komponen dan jasa penerbangan, sebagai langkah untuk meningkatkan daya saing industri jasa penerbangan nasional maupun regional.
Pemerintah menegaskan bahwa seluruh komitmen dalam kerangka ART tetap mempertimbangkan kepentingan domestik, termasuk menjaga stabilitas pasokan dan keseimbangan perdagangan. Kebijakan impor beras ini pun dipastikan tidak otomatis direalisasikan tanpa melihat kondisi riil kebutuhan di dalam negeri.
