HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) membuka peluang lebih luas bagi peran aktif Indonesia dalam mendorong stabilisasi dan rekonstruksi wilayah pascakonflik, terutama di Palestina.
Meutya menjelaskan bahwa selama ini Indonesia konsisten menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina melalui berbagai forum internasional serta bantuan kemanusiaan.
Namun, melalui BoP, keterlibatan tersebut kini dinilai memiliki dimensi yang lebih konkret dalam proses perdamaian dan pembangunan kembali wilayah terdampak konflik.
Ia menegaskan bahwa partisipasi Indonesia di forum tersebut tidak mengubah arah politik luar negeri nasional. Pemerintah tetap berpegang pada prinsip two state solution sebagai dasar penyelesaian konflik Palestina–Israel.
Menurutnya, kehadiran Indonesia dalam BoP juga bukan bentuk normalisasi hubungan, melainkan strategi untuk memastikan kepentingan Palestina tetap terwakili dalam setiap tahapan pembahasan perdamaian.
Dalam rapat perdana BoP, Meutya menyinggung pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut Indonesia sebagai negara besar.
Pada kesempatan itu pula, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmen pengiriman pasukan dalam jumlah signifikan sebagai bagian dari dukungan terhadap misi perdamaian.
Cegah Disinformasi Terkait Kebijakan
Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Kemkomdigi) menaruh perhatian pada penguatan literasi digital guna mencegah penyebaran disinformasi terkait kebijakan tersebut.
Pemerintah mengedepankan klarifikasi terbuka melalui media arus utama agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan proporsional.
Kemkomdigi juga melakukan pemantauan terhadap konten yang dinilai melanggar regulasi, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang ITE. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah akan mengambil langkah pemutusan akses.
Meski demikian, pendekatan utama tetap melalui penyampaian narasi yang komprehensif untuk meluruskan informasi yang keliru.
Meutya mengimbau masyarakat agar lebih kritis dalam menerima informasi serta memastikan sumber yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah menilai transparansi menjadi kunci agar setiap kebijakan strategis, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace dan dukungan terhadap Palestina, dipahami secara objektif tanpa menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.
