JAKARTA, HOLOPIS.COM – Dinamika perdagangan global kembali memanas pasca putusan mengejutkan dari Mahkamah Agung Amerika Serikat (Supreme Court) yang membatalkan kebijakan tarif global Presiden Donald Trump. Namun, di tengah ketidakpastian itu, Pemerintah Indonesia justru memperlihatkan langkah diplomasi yang tenang namun mematikan.
Presiden Prabowo Subianto dan jajaran menteri ekonominya menegaskan bahwa posisi Indonesia tetap kokoh berkat kesepakatan bilateral yang telah dikunci lebih awal.
Putusan Supreme Court baru-baru ini memang sempat mengguncang pasar dunia karena membatalkan tarif global yang diinisiasi Trump dan memerintahkan pengembalian (reimbursement) tarif kepada korporasi. Namun, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa bagi Indonesia, perjanjian bilateral tetap berjalan sesuai track.
“Namanya perjanjian antar dua negara ini masih tetap berproses. Kita punya waktu 60 hari sesudah ditandatangani untuk proses konsultasi institusi, baik dengan Kongres di sana maupun DPR di sini,” ujar Airlangga di Washington D.C, Amerika Serikat, Sabtu (21/2/2026).
Salah satu poin krusial yang diperjuangkan Indonesia adalah menjaga “jalur hijau” untuk komoditas strategis. Di tengah ancaman tarif global 10%, Indonesia melobi keras agar produk agrikultur seperti kopi dan kakao tetap berada di angka 0% melalui mekanisme executive order yang berbeda.
Tak hanya itu, pemerintah juga tengah mengamankan rantai pasok (supply chain) untuk sektor elektronik, CPO (minyak kelapa sawit mentah), tekstil, hingga alas kaki agar tidak ikut tergerus perubahan regulasi di Washington.
Merespons situasi yang cair ini, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya untuk memetakan seluruh risiko yang mungkin timbul. Indonesia tidak ingin terjebak dalam satu skenario saja.
“Beliau (Presiden) minta kita mempelajari seluruh risiko yang mungkin timbul. Indonesia siap dengan berbagai skenario karena kemungkinan putusan Mahkamah Agung Amerika ini sebenarnya sudah kita bahas dengan USTR bahkan sebelum tanda tangan,” tegas Airlangga.
Langkah ini menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia saat ini tidak lagi bersifat reaktif, melainkan proaktif. Dengan menurunkan tensi tarif dari angka tinggi menjadi lebih kompetitif, Indonesia berupaya menjadikan momentum ini sebagai batu loncatan untuk memperkuat posisi tawar di pasar Amerika Serikat.
Keberhasilan Indonesia mengamankan posisi di tengah kemelut hukum internal AS ini tak lepas dari diplomasi langsung yang dilakukan Presiden Prabowo dengan Donald Trump. Strategi “sedia payung sebelum hujan” ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia siap menghadapi segala kemungkinan, demi mengamankan kepentingan ekonomi nasional di panggung dunia.
“Kami sudah berkoordinasi dengan USTR dan mereka mengatakan akan ada keputusan kabinet mereka terhadap mereka yang sudah menandatangani perjanjian, dan alhamdulillah kemarin Indonesia sudah menandatangani perjanjian,” tandasnya.
