yandex
Sabtu, 11 Januari 2025

Jokowi Ultimatum Swasta dan BUMN Utamakan Kebutuhan Dalam Negeri Ketimbang Ekspor

JAKARTA, HOLOPIS.COM – Presiden Jokowi menberikan ultimatum kepada perusahaan swasta, khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyediakan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum melakukan ekspor.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu beralasan, aturan tersebut adalah amanat konstitusi dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“BUMN beserta anak perusahaannya yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan, maupun pengolahan sumber daya alam lainnya harus prioritaskan produksi dalam negeri dibanding ekspor,” kata Jokowi, Senin (3/1).

Mengenai pasokan batu bara, Jokowi kemudian memerintahkan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian BUMN, dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) segera mencari solusi terbaik demi kepentingan nasional.

Menurutnya, saat ini prioritasnya adalah pemenuhan kebutuhan dalam negeri untuk PLN dan industri dalam negeri.

Dengan adanya domestic market obligation (DMO) yang mewajibkan perusahaan tambang memenuhi kebutuhan pembangkit PLN, Jokowi mengancam siapapun akan dikenakan sanksi jika sampai melanggar hal tersebut.

“Perusahaan yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri bisa diberikan sanksi. Bila perlu, bukan cuma tidak mendapatkan izin ekspor tapi juga pencabutan izin usahanya,” tegasnya.

Kemudian, terkait pasokan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG), Jokowi juga meminta produsen LNG, baik itu Pertamina maupun perusahaan swasta untuk mengutamakan kebutuhan di dalam negeri terlebih dahulu.

“Selain itu, saya perintahkan Kementerian ESDM, Kementerian BUMN untuk mencari solusi permanen dalam menyelesaikan masalah ini,” ujarnya.

Sedangkan terkait dengan minyak goreng, Jokowi memerintahkan Menteri Perdagangan untuk menjamin stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri. Seperti diketahui, harga minyak sawit mentah atau crude palm oil di pasar ekspor sedang tinggi.

“Sekali lagi, prioritas utama pemerintah adalah kebutuhan rakyat. Harga minyak goreng harus tetap terjangkau. Jika perlu, Menteri Perdagangan bisa melakukan lagi operasi pasar agar harga tetap terkendali,” pungkasnya.

Temukan kami di Google News, dan jangan lupa klik logo bintang untuk dapatkan update berita terbaru. Silakan follow juga WhatsApp Channnel untuk dapatkan 10 berita pilihan setiap hari dari tim redaksi.

Berita Lainnya

BERITA TERBARU

Viral