JAKARTA, HOLOPIS.COM – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta PLN dan Kementerian ESDM secepat mungkin wajib membenahi manajemen suplai batu bara agar larangan kebijakan ekspor batu bara tidak berlangsung lama.
“Kebijakan rem mendadak ini sangat tidak baik bagi iklim usaha. Padahal Presiden Joko Widodo rela melakukan banyak hal agar iklim usaha tumbuh subur. Kebijakan seperti ini kita minta tidak terulang lagi di masa mendatang,” ungkapnya seperti dilansir dari dpr.go.id, Senin (3/1).
Politisi PDI-Perjuangan ini menekankan PLN harus melakukan efisiensi. Menurutnya, ketiadaan pesaing yang dirasakan PLN saat ini sebagai pemain tunggal listrik nasional, telah membuat PLN tidak kompetitif dan malah cenderung merugi dan senantiasa menyusu kepada APBN.
“Keadaan ini sangat tidak baik. Sekedar untuk mengatur manajemen stok batu bara saja tidak kompeten, apalagi harus bersaing menghadapi tantangan ke depan,” imbuh Anggota Komisi XI DPR RI tersebut.
Said Abdullah menekankan bahwa pemerintah perlu memastikan ketersediaan cadangan batu bara nasional melalui sejumlah produsen batu bara besar.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kelangsungan suplai listrik nasional. Sebab, menurut Said, konsumsi batu bara Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan sejumlah produsen listrik swasta lainnya naik di tahun 2021.
Hal ini disebabkan oleh sektor rill yang mulai meningkat seiring dengan stabilnya angka penyebaran Covid-19 di tanah air. Bila tahun 2020 lalu konsumsi batu bara PLN bisa di bawah 100 juta ton, dan tahun 2021 meningkat menjadi 115,6 juta ton, PLN memperkirakan kebutuhan batu bara tahun 2022 mencapai 119 juta ton.
“PLN seharusnya melakukan perencanaan dan memiliki prediksi atas supply and demand batu bara nasional dan global, sehingga tidak strategis dengan tiba-tiba mengumumkan menipisnya cadangan batu baranya. Bila jauh-jauh hari PLN bisa memperbaiki perencanaan stok batu bara, maka kementerian ESDM tidak serta merta menarik rem mendadak, melarang ekspor batu bara,”ujarnya.
Dengan perencanaan stok batu bara yang tidak baik dari PLN, menurut Said telah mengakibatkan kenaikan Harga Batubara Acuan (HBA) tidak dapat menjadi berkah bagi perusahaan dan negara. Padahal, melalui ekspor batu bara, negara dapat menikmati tingginya pendapatan negara.
“Bahkan setelah 12 tahun kita shortfall pajak, tahun 2021 kemarin penerimaan perpajakan tembus 100 persen dari target,” imbuhnya.
Diketahui, Indonesia merupakan negara ketiga terbesar penghasil batu bara dunia. Oleh sebab itu, Said memperkirakan batu bara masih akan menjadi produk primadona, terlebih tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19 masih merajalela di sejumlah negara dan mengakibatkan permintaan suplai listrik masih akan tinggi. Selain itu, harga batubara juga diperkirakan masih akan berada di kisaran 120 dolar AS per ton.