JAKARTA – Restorasi Jiwa Indonesia (RJI) memandang bahwa publik akan terobati luka-lukanya atas sikap dan kebijakan pemerintah maupun legislatif yang dianggap bertentangan dengan kepentingan dan hati nurani rakyat.
Hal ini seperti yang disampaikan oleh Founder RJI, Syam Basrijal, bahwa kemarahan publik terlepas itu yang anarkis maupun yang tidak, sebenarnya berangkat dari kondisi yang sama, bahwa mereka geram dengan beberapa public policy yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara.
“Ia bukan hanya reaksi atas tunjangan pejabat atau jatuhnya korban di jalanan, melainkan simbol dari jurang ketidakadilan yang semakin terasa,” kata Syam Basrijal dalam tulisannya yang diterima Holopis.com, Selasa (2/9/2025).
Menurutnya, saat ini memang situasi nasional yang sempat terjadi kerusuhan sudah semakin mereda. Namun demikian bukan berarti persoalan rampung. Justru ini adalah kesempatan bagi pemerintah dan DPR RI khususnya melakukan evaluasi diri.
“Dalam situasi ini, seruan rakyat jelas: pemimpin harus menutup jurang itu, bukan dengan retorika, melainkan dengan langkah nyata yang meringankan beban hidup sehari-hari,” ujarnya.
Setidaknya kata Syam, penyelenggara negara memiliki waktu 100 hari ke depan untuk melakukan perbaikan, mulai dari komunikasi publik, hingga kebijakan apa yang telah dikeluarkan dan memicu gejolak sosial yang masif.
“Maka, seratus hari ke depan menjadi ujian moral sekaligus momentum untuk memulihkan kepercayaan,” tutur Syam.
Dalam perspektif sosial, Syam Basrijal memandang bahwa aspek kebutuhan dasar masyarakat harus dibereskan secepat mungkin. Baik dari harga pangan, pendidikan dan lainnya.
“Prioritas utama adalah menstabilkan kebutuhan dasar rakyat. Harga beras yang terus melambung, LPG 3 kilogram yang kerap langka, hingga biaya pendidikan yang menekan keluarga kecil harus segera ditangani,” tandasnya.
Dituturkan Syam Basrijal, publik akan tetap menaruh kemarahan kepada pemerintah dan DPR manakala program-program bombastis sekadar menjadi retorika belaka, terlebih justru membuat sektor rill masyarakat terabaikan.
“Pemerintah tidak cukup hanya mengumumkan program, melainkan harus hadir di pasar, di dapur rakyat, di ruang belajar anak-anak. Subsidi harus benar-benar tepat sasaran, bukan sekadar angka di atas kertas,” tukas Syam Basrijal.
