JAKARTA, HOLOPIS.COM – Kementerian Keuangan Republik Indonesia memberikan informasi terbaru mengenai Kelancaran Pencairan Anggaran Belanja APBN 2021. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, setelah dirinya melakukan kunjungan kerja yang sekaligus memantau proses pencairan anggaran belanja APBN 2021 di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII.
Menkeu Sri Mulyani mengatakan bahwa penerimaan negara saat ini sudah melebihi target. Ia menegaskan kepada jajarannya untuk merealisasikan anggaran belanja tersebut secara efektif dan efisien.
“Penerimaan sudah di atas target, tantangannya sekarang adalah pada sisi belanja. Belanja negara harus tetap dijalankan dengan berkualitas, harus tepat, dan harus akuntabel, jangan sampai hanya asal belanja dan asal mengeluarkan uang,” tutur Menkeu Sri Mulyani kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan, (27/12).
Realisasi anggaran belanja negara yang terhitung sampai dengan 24 Desember 2021, mencapai Rp2.587 triliun atau 92,9% dari pagu (batas maksimal), yakni Rp2.784,9 triliun. Jumlah tersebut disalurkan untuk kebutuhan belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.809,1 triliun, serta Pemerintah Daerah dan Desa sebesar Rp756,9 triliun.
Sedangkan untuk realisasi untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terhitung sampai dengan tanggal 24 Desember 2021, mencapai Rp535,38 triliun atau 71,88% dari pagu.
Perlu diketahui, pelaksanaan program PEN seperti pengadaan vaksin, insentif nakes, hingga program Kartu Prakerja sebagian besar dibiayai melalui mekanisme belanja negara yang diambil dari APBN. Adapun proses pencairan tersebut harus melalui persetujuan KPPN yang tersebar di seluruh Indonesia.
Dikarenakan pengelolaan program PEN dilakukan secara terpusat, maka tak heran jika KPPN Provinsi DKI Jakarta menjadi instansi perbendaharaan dengan realisasi anggaran belanja paling besar, yakni Rp2.166 triliun atau 77,8% dari total alokasi belanja APBN tahun 2021.
Tercatat, di penghujung tahun ini, KPPN DKI Jakarta telah memproses Surat Perintah Membayar (SPM) sekitar 6.900 dokumen per hari. Jumlah tersebut jauh meningkat jika dibandingkan dengan hari-hari biasa yang hanya 3.700 SPM per hari.
Dikarena APBN merupakan instrumen yang penting bagi pengendalian perekonomian Indonesia, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mewanti-wanti jajarannya untuk mengelola APBN dengan baik dan benar.
“APBN adalah instrumen untuk membantu rakyat di bidang kesehatan, sosial, pembangunan infrastruktur, usaha kecil menengah, juga untuk para pekerja. Instrumen ini harus kita jaga dan kita terus kelola dengan amanah dan baik, penuh integritas dan profesionalisme dalam melayani.” terangnya.
