MAKASSAR – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto mengkritik keras Perum Bulog atas kelambatan mereka dalam merespons lonjakan harga beras di berbagai daerah, termasuk Sulawesi Selatan (Sulsel).
Kritik disampaikan Titiek Soeharto saat kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Gudang Bulog Panaikang Makassar, Senin 11 Agustus 2025, di mana Titiek menemukan kondisi gudang penuh beras namun harga di pasar tetap tinggi.
“Kalau harganya naik, mereka harus lepas SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) supaya normal kembali,” tegas putri mantan Presiden Soeharto ini.
Ironis memang, lantaran lonjakan harga terjadi di tengah ketersediaan stok yang memadai. Bulog Sulsel memiliki cadangan 500 ribu ton beras, bahkan harus menyewa gudang tambahan untuk menampung surplus.
Bahkan secara nasional, stok beras SPHP mencapai 1,3 juta ton yang harus dihabiskan hingga Desember 2025. Hingga saat ini, distribusi beras SPHP di Sulsel baru mencapai 1.600 ton dari total 16 ribu ton secara nasional. Angka ini menunjukkan masih terdapat ruang besar untuk meningkatkan pasokan guna menstabilkan harga.
Titiek tidak segan mengkritik lambannya respons Bulog dalam menghadapi fluktuasi harga. Menurutnya, lembaga yang bertugas menjaga stabilitas pangan ini seharusnya bergerak lebih cepat dan responsif.
“Jangan sampai harganya melambung-lambung. Kita dipermainkan pasar dengan harga ini, Rakyat yang kena,” tegasnya.
Kritik ini semakin menguat mengingat dampak langsung yang dirasakan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah yang sangat bergantung pada komoditas beras sebagai makanan pokok.
Kunjungan ini juga mengungkap adanya teknologi rice polishing machine yang dapat meningkatkan kualitas beras dari grade rendah menjadi premium tanpa mengurangi nilai gizi.
Namun, teknologi ini baru tersedia di gudang pusat dan belum didistribusikan ke daerah-daerah.
Titiek menyarankan agar teknologi serupa dapat diterapkan di koperasi-koperasi daerah dalam skala yang lebih kecil untuk meningkatkan kualitas produksi lokal.
Pada kunjungan itu, Komisi IV DPR RI didampingi Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi dan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, yang sempat diwarnai miskomunikasi dengan media, karena tidak diperbolehkan meliput, yang disebut tertutup.
