JAKARTA – Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) Jawa Timur mendukung penuh langkah KPK yang akan memeriksa Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian dana hibah untuk Pokmas (Kelompok Masyarakat) menggunakan APBD Jawa Timur.
Diketahui, Khofifah akan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis 10 Juli 2025 hari ini di Mapolda Jawa Timur.
“Kami Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) Jawa Timur menyatakan dukungan penuh terhadap langkah KPK dan mendesak penegakan hukum tanpa pandang bulu,” kata Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) FABEM Jatim, Ody dalam keterangan persnya yang diterima Holopis.com, Kamis (10/7/2025).
Ody menegaskan bahwa pemanggilan Khofifah oleh KPK merupakan momen penting dalam menjaga marwah supremasi hukum di Indonesia.
“Pemanggilan Khofifah besok adalah momentum penting untuk membuktikan bahwa hukum tidak pandang bulu. KPK harus bertindak cepat, tegas, dan berani menangkap siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kekuasaan, termasuk Khofifah,” ujarnya.
FABEM Jatim memandang dugaan penyelewengan dana hibah sebagai bentuk kejahatan serius terhadap rakyat. Dana publik yang semestinya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat luas justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
“Penyelewengan dana hibah adalah bentuk kejahatan terhadap rakyat. Kami tidak akan tinggal diam melihat praktik-praktik seperti ini,” tegasnya.
Oleh sebab itu, Ody menyatakan bahwa FABEM Jawa Timur menuntut agar KPK segera memakaikan rompi oranye kepada Khofifah jika didapati ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tokoh NU asal Jawa Timur itu.
“Kami mendesak KPK untuk memeriksa Khofifah secara objektif dan transparan. Menuntut penetapan tersangka, termasuk penangkapan, jika ditemukan bukti kuat keterlibatan dalam kasus korupsi,” terang Ody.
Kemudian, ia juga menyatakan penolakannya atas segala bentuk intervensi politik dalam proses penegakan hukum. Bahkan ia pun menyampaikan kesiapannya untuk menggalang kekuatan moral rakyat Jawa Timur untuk mengawal jalannya proses hukum sampai tuntas.
“Kami akan terus memantau proses ini dan tidak segan menggelar aksi massa jika penegakan hukum dibajak oleh kekuasaan,” pungkasnya.
