KARAWANG — Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Karawang sukses menggelar Rapat Pimpinan Kabupaten (Rapimkab) IV sekaligus pengukuhan Dewan Pengurus Pergantian Antar Waktu (PAW) sisa masa bakti 2021-2026, pada Sabtu (14/6) di Resto Dewi Air Karawang.
Agenda tersebut juga menetapkan pelaksanaan Musyawarah Kabupaten (Mukab) VIII KADIN Karawang pada Januari 2026 mendatang.
Dengan mengusung tema “Menjalin Sinergi yang Inklusif dalam Mewujudkan Karawang Maju”, Rapimkab ini dihadiri sejumlah tokoh penting. Di antaranya Ketua Umum KADIN Jawa Barat Almer Faiq Rusydi beserta jajaran, perwakilan Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, ASDA II Arief Maryugo Bijaksana, serta unsur OPD, Kejari Karawang, NHRI, dan organisasi lainnya.
Sari Marliana resmi dikukuhkan sebagai Penjabat (PJ) Ketua KADIN Karawang, menggantikan Fadludin Damanhuri, yang kini menjabat Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Pembinaan Daerah KADIN Jawa Barat.
Dalam sambutannya, Ketua Pelaksana Arif Dianto menekankan pentingnya sinergi antara KADIN dan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Karawang.
Menurutnya, KADIN Karawang harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
“Target pertumbuhan ekonomi nasional harus diiringi dengan upaya lokal yang konkret. KADIN Karawang akan terus bersinergi dengan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mencapainya,” ujar Arif, seperti dikutip Holopis.com.
Selain persiapan Mukab VIII, Arif menambahkan bahwa KADIN Karawang juga mendukung program nasional Indonesia Emas 2045 dengan fokus pada penguatan kualitas SDM dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Sementara itu, dalam sambutannya, Sari Marliana menyampaikan apresiasi kepada Fadludin Damanhuri atas dedikasinya selama hampir dua periode memimpin KADIN Karawang. Ia berkomitmen melanjutkan perjuangan tersebut dengan membawa semangat baru.
“Kami ingin membangun KADIN yang inklusif, adaptif terhadap perubahan zaman, dan responsif terhadap tantangan dunia usaha lokal. KADIN harus menjadi mitra aktif pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif,” tegasnya.
Rapat pleno yang dipimpin Deden Permana menetapkan dua keputusan penting: Mukab VIII akan digelar pada Januari 2026 dan PJ Ketua memiliki kewenangan penuh selayaknya ketua definitif.
