JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) di Kabinet Indonesia Maju, Mahfud MD berharap dugaan tentang keterlibatan Budi Arie Setiadi dalam skandal tindak pidana bisnis judi online, harus segera dituntaskan.
Ia mengingatkan bahwa penindakan terhadap Budi Arie harus diawali dengan pradugan bersalah. Sebab, semua lembaga hukum seperti Polri mengawali sebuah kasus karena dugaan bersalah.
“Saya berharap tidak akan terlalu lama sebenarnya disimpulkan. Sebagai praduga sah-sah saja,” kata Mahfud MD dalam podcast Terus Terang, seperti dikutip Holopis.com, Rabu (28/5/2025).
Mahfud MD menyatakan bahwa pradugan tak bersalah hanya pada pada jelang putusan majelis hakim. Apakah nantinya vonis terhadap seseorang dinyatakan bersalah atau tidak. Jika praduga bersalah itu dapat dibuktikan secara hukum berdasarkan fakta-fakta yang ada, maka putusannya harus bersalah.
“Artinya, azas praduga tak bersalah itu berlaku pada putusan hakim. Intinya orang harus dilakukan presumption of innocence itu dalam konteks dengan hak-hal sebelum ada vonis,” ujarnya.
Namun demikian, ia juga mengaku heran mengapa kasus judi online tersebut digarap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Sebab jika ada kaitan dugaan tindak pidana korupsi di dalamnya, tentu ranahnya bukan di PN, melainkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang ada di Jakarta Pusat.
“Ini adalah yang didakwakan itu kasus perjudian sebagaimana diatur di dalam UU ITE,” tuturnya.
“Padahal pikiran kita karena itu menyangkut pejabat yang sudah banyak disebut dan banyak diduga, mestinya ini ke pengadilan Tipikor di PN Jakarta Pusat,” sambung Mahfud MD.
Terlebih kata Mahfud, sejumlah nama yang dijerat dan didakwa dalam perkara tersebut merupakan pejabat di pemerintahan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di saat Budi Arie Setiadi menjabat sebagai Menteri di Kabinet Indonesia Maju.
“Apalagi di situ ada nama Adhi Kiswanto, yang merupakan pejabat resmi sebagai tenaga ahli. Tenaga ahli itu diangkat oleh pejabat yang berwenang lho, namanya Menteri. Dan dia yang mengoperasikan perjudian space digital yang ada di Komdigi,” jelasnya.
Jika rentetannya seperti itu, Mahfud MD berpendapat bahwa orang-orang yang menduga bahwa Budi Arie Setiadi terlibat di dalam skandal pengamanan bisnis judi online di Kominfo tidak bisa dianggap sebagai fitnah. Sebab ada dugaan kuat jika Budi Arie tahu soal bisnis judi online yang akhirnya membuat sejumlah pegawainya diseret ke meja hijau itu.
Terlebih kata Mahfud MD, Adhi Kiswanto saat diangkat sebagai Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika ternyata bukan seorang Sarjana. Sementara pegawai Kementerian minimal berpendidikan S1.
“Kata Budi Arie, kenapa anda mengangkat orang yang bukan sarjan, kemudian menjadi tenaga ahli anda, kok ceroboh sekali, kemudian menggunakan tempat kantor anda untuk melakukan mengoperasikan perjudian,” ucap Mahfud.
Namun jawaban yang disampaikan Budi Arie menurut Mahfud tidak mencerminkan seorang yang kompeten sebagai Menteri.
“Jawabannya kan enteng itu si Budi Arie. Oh dia ngaku ahli IT, jadi saya pakai. Masak begitu cara ngangkat pejabat, kan ada prosedurnya, padahal dia menteri,” ketusnya.
Oleh sebab itu, Mahfud menyatakan bahwa ketika ada masyarakat yang menduga bahwa Budi Arie ikut cawe-cawe dalam bisnis judi online yang menyeret Adhi Kiswanto dan konco-konconya itu tidak terlalu berlebihan.
“Sehingga dengan demikian, orang sebenarnya tidak ingin memfitnah sih, ketika mengatakan seharusnya yang bertanggung jawab Budi Arie,” tukasnya.
Bahkan kata Mahfud, dirinya pun malah menaruh dugaan kuat bahwa Budi Arie Setiadi sangat tahu dengan bisnis judi online tersebut, dan terlibat di dalamnya.
“Patut diduga, kalau saya malah diduga keras, bahwa Budi Arie itu terlibat di situ. Atau sekurang-kurangnya dia memfasilitasi orang melakukan itu, sehingga berarti bersama dia melakukan itu,” tambah Mahfud.
