Sekolah Tatap Muka, Jokowi Ingatkan Kepala Daerah Pantau Perkembangan Kasus COVID 19

JAKARTA,HOLOPIS.COM – Presiden Joko Widodo mengingatkan para bupati untuk mengambil kebijakan cepat dalam rencana pembukaan kembali sekolah tatap muka secara terbatas. Menurut Jokowi, bupati harus selalu memastikan apakah kasus Covid-19 mengalami kenaikan saat sekolah tatap muka digelar.
“Begitu dilonggarkan di sebuah sektor kita kadang-kadang mengintip terus ini Covid-19 nya naik atau tidak. Begitu kasusnya naik maka stop (pelonggaran),” ujar Jokowi saat memberi sambutan dalam peresmian pembukaan Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2021 di Istana Negara, Jumat (26/3/2021).
“Para bupati juga harus seperti itu melihat dibukanya sekolah tatap muka terbatas. Cek betul ada kasus harian yang naik apa tidak. Begitu naik hati-hati, harus ada policy, harus ada kebijakan yang cepat,” tegasnya.
Hal yang sama menurutnya berlaku untuk pembukaan pasar. Saat kasus Covid-19 naik akibat kegiatan di pasar, maka pembukaan dihentikan. Jika tidak ada ketegasan dalam menghentikan, Presiden khawatir Covid-19 tidak akan bisa ditangani dengan maksimal. Sejalan dengan itu, kegiatan ekonomi pun tidak mengalami perbaikan yang maksimal.
“Kalau tidak (tegas) maka Covid-19 tidak dapat (dituntaskan) dan ekonominya juga ndak dapat (membaik), turun terus. Hati-hati sebab ini berhubungan,” tambahnya. Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, ada 14 provinsi yang disebut telah siap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Hal ini berdasarkan keterangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada awal Januari 2021.
“Yang kita tahu bahwa awal Januari lalu kemendikbud menyatakan 14 provinsi siap melaksanakan kegiatan tatap muka,” ujar Wiku dalam konferensi pers daring melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (25/3/2021).
Keempatbelas provinsi yang dimaksud yakni Jawa Barat, DIY, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, NTB, Maluku Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Sulawesi Barat.
Meski demikian, Wiku menyebut pembukaan sektor pendidikan ini akan dilakukan secara bertahap. Tahapan itu juga sesuai dengan prinsip pembukaan sektor sosial ekonomi untuk masyarakat yang produktif dan aman Covid-19.