JAKARTA, HOLOPIS.COM – Upaya untuk menciptakan ekosistem kondusif badi para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), terus dilakukan pemerintah melalui program prioritas dan reguler.
Pemerintah akan mengalokasikan sebanyak 40 persen belanja pemerintah untuk produk UMKM, lalu 30 persen lahan akan disediakan untuk infrastruktur publik seperti bandara, stasiun, terminal dan rest area untuk promosi UMKM.
“Harga sewa maksimal 30 persen dari biaya komersial,” ujar Teten Masduki, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam pidato pembukaan Rapat Kerja Nasional Hippindo pada Jumat (10/12).
Teten juga mengatakan, pihaknya juga sudah melakukan kemitraan strategis dengan sembilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Diantaranya, Pertamina, Krakatau Steel, Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perum Kehutanan Negara Indonesia (Perhutani), Kimia Farma, Radio Republik Indonesia (RRI), Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Telkomsel.
Selain itu kemitraan juga dilakukan dengan sejumlah perusahaan swasta yakni Teras Indonesia, IKEA, Uniqlo dan MNC Group.
Berbagai program juga terus dilakukan pemerintahan, guna pengembangan UMKM agar memiliki daya saing dan tak sekedar untuk bertahan. Bahkan Teten menyebutkan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) berisikan insentif bagi usaha besar yang melakukan kemitraan produktif kepada UMKM.
Menurut Teten, jumlah usaha mikro harus dikurangi jumlahnya dengan cara melakukan scalling up ke sektor formal. “Dalam hal ini asosiasi termasuk Hippindo harus membantu membesarkan UKM dengan cara memasarkan produk unggulan daerah,” ujar Teten.
Teten juga mengatakan berdasarkan sensus penduduk dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 dan SMERU tahun 2021 sebanyak 173,48 juta penduduk merupakan generasi muda yang memiliki minat untuk menjadi wirausaha. Hal ini kemudian disebut sebagai peluang besar di mana pengembangan wirausaha kedepannya ada ditangan generasi muda.
