JAKARTA, HOLOPIS.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof Mohammad Mahfud MD menegaskan, bahwa pemerintah terus melakukan dialog untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Papua. Cara yang dipakai adalah melalui pendekatan kesejahteraan.

Hal tersebut dilakukan sesuai amanat INPRES Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan undang undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.

“Pendekatan yang akan dipergunakan itu, adalah pendekatan kesejahteraan, dimana sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah baik itu aparat, personal, maupun keuangan, akan difokuskan dalam upaya membangun kesejahteraan dalam suatu kerja yang kolaboratif, komprehensif, sesuai dengan Inpres,” kata Mahfud MD, Selasa (17/12).

Selain melakukan pendekatan kesejahteraan, Menko Polhukam menjelaskan pemerintah terus mengutamakan dialog dalam rangka membangun Papua.

Menteri Pertahanan Republik Indonesia di era Presiden KH Abdurahman Wahid alias Gus Dur itu menjelaskan, bahwa Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sama seperti wilayah di Indonesia lainnya.

“Ada yang mengatakan kita harus dialog dengan rakyat Papua, kita akan terus meneruskan melakukan dialog, karena selama ini juga seperti masyarakat tahu kita terus lakukan berdialog,” ujarnya.

Bahkan beberapa kali tokoh adat, pemerintah daerah hingga DPR Papua diundang ke kantor Menko Polhukam untuk membuka dialog tersebut.

“Saya mengundang mereka ke sini, berdialog dengan kepala adat, akademisi, pimpinan keagamaan, pimpinan organisasi kepemudaan, kita akan terus mengutamakan dialog dalam rangka membangun Papua,” tambahnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menambahkan, saat ini aparat telah mengidentifikasi wilayah yang belum kondusif di Papua, dimana masih ditemukan Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB.

Apalagi di dalam kesempatan itu, Menko Polhukam juga berdialog dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman.

“Kita sudah mapping daerah yang agak panas. Yang agak panas kan daerah tertentu saja dan orangnya itu itu saja,” tandasnya.

Papua itu saudara kita, bukan KKB.

Penanganan masyarakat Papua dengan KKB tentu sangat berbeda. Keduanya memiliki instrumen berpikir yang berbeda. Sehingga pendekatannya pun cukup berbeda.

“Jangan terlalu banyak buang energi ke situ (KKB), oleh sebab itu kita membina Papua sebagai saudara kita. Papua itu saudara kita, bukan KKB. Papua itu saudara kita sama dengan Jawa, Sumatera, Bugis, Aceh. Papua kita perlakukan sama sebagai bagian dari NKRI,” pungkas Mahfud.

Hadir di dalam silaturrahmi tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jendral TNI Dudung Abdurachman, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono, dan Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa.