LUMAJANG, HOLOPIS.COM – Pemerintah tegaskan bahwa mereka akan menyiapkan dana tunggu yang bisa didapatkan masyarakat yang rumahnya terdampak erupsi Gunung Semeru dan tidak bisa ditempati.
Kepala BNPB Letjen Suharyanto mengungkapkan, dana tunggu tersebut bisa didapatkan masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat selama kurang lebih enam bulan.
“Kami akan membangun kembali rumah warga yang rusak. Selagi menunggu dibangun, kami akan berikan dana tunggu kepada mereka yang terdampak untuk menyewa rumah sementara selama 6 bulan,” kata Suharyanto, Minggu (5/12).
Suharyanto berharap selama 6 bulan tersebut, rumah warga yang terdampak sudah dapat terbangun kembali di lokasi yang lebih aman. Saat ini, rencana pembangunan menunggu perizinan untuk penggunaan lahan dari pemerintah daerah.
“BNPB bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Dinas PUPR akan terus mengawal perizinan tersebut,” tambahnya.
Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansah mengatakan, setiap KK yang rumahnya mengalami kerusakan dan tidak dapat ditinggali kembali, akan mendapatkan sebesar 500 ribu setiap bulannya selama kurun waktu 6 bulan.
BNPB, BPBD, dan instansi terkait pun masih melakukan asesmen dan pendataan cepat kerusakan rumah yang timbul akibat kejadian bencana erupsi Gunung Semeru.
Sementara itu, Suharyanto juga meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah untuk secara efektif bahu membahu bersama melakukan penanganan darurat pasca erupsi Gunung Semeru, khususnya proses evakuasi korban terdampak dan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi.
Suharyanto menyampaikan perlu segera dibentuk Posko terpadu tanggap darurat bencana untuk memastikan konsolidasi data dan koordinasi giat pencarian, penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi dapat berjalan dengan baik.
BNPB sendiri akan menurunkan 3 helikopter yang nantinya dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk melakukan penanganan darurat. Sementara untuk alat berat, akan didukung dari Batalyon 527.
“Dukungan-dukungan ini agar dimanfaatkan sebaik-sebaiknya untuk kepentingan rakyat,” pungkas Suharyanto.