JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan bahwa pemerintah akan menggelar retrat jilid II. Ia mengatakan bahwa rencananya, agenda tersebut akan dilaksanakan di Magelang.
“Kemungkinan besar di Magelang,” kata Bima Arya dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025) seperti dikutip Holopis.com.
Ia menegaskan bahwa retreat adalah sebuah mekanisme yang harus dilakukan kepada tidak hanya seluruh pejabat di Kabinet Merah Putih, akan tetapi terhadap seluruh kepala daerah, baik Gubernur, Wali Kota maupun Bupati yang terpilih dan sah sesuai hasil Pilkada 2024 kemarin.
“Ya pasti semua bertahap, jadi gelombang pertama tidak ada gugatan, gelombang kedua yang gugatanya dissmisal oleh MK atau ditolak, gelombang ketiga nanti kepala daerah yang memang diperintahkan oleh MK untuk Plkada ulang, tapi semuanya pasti ada pembekalan,” tuturnya.
Sementara terkait dengan teknis dan kurikulum yang akan diberlakukan dalam kegiatan retreat tersebut, mantan Walikota Bogor ini menyebut jika semuanya masih disiapkan. Setidaknya dalam penyusunannya, dilibatkan pula rekan-rekan dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).
“Ini sedang kita rumuskan secara teknis dengan Lemhannas, konsepnya, seperti apa. Tapi yang penting adalah subtansinya sedang kita susun,” terang Bima Arya.
Hanya yang dapat ia sampaikan adalah, retreat nantinya akan mengulas materi yang cukup detail dari retrat pertama yang diikuti oleh jajaran Menteri dan Utusan Khusus Presiden. Apalagi beberapa program strategis dari Presiden Prabowo Subianto sudah mulai dijalankan.
“Akan lebih detail, karena kan sekarang juga makan bergizi sudah jalan, ketahanan pangan sudah jalan, jadi akan lebih detail. Mungkin lebih lama juga, akan kemungkinan lebih dari 7 hari (kegiatan retreatnya -red).” tandasnya.
Jika kegiatan retreat berlangsung lebih dari sepekan, bagaimana dengan roda organisasi pemerintahan. Bima Arya menerangkan jika hal itu bisa diatur. Misalnya kepemimpinan daerah dapat diamanahkan terlebih dahulu kepada Sekretaris Daerah (Sekda).
“Program itu selalu ada setiap 5 tahun, kan biasanya ada Plh Sekda,” tuturnya.