JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menanggapi permasalahan pengawasan di pembangunan pagar laut yang ternyata telah berlangsung cukup lama.
Sakti mulanya mengakui bahwa pemerintah terlalu menyepelekan pembangunan pagar laut yang awalnya diduga hanya untuk penangkaran kerang oleh warga.
“Masifnya kan di 2024 kan ya, saya karena kita baru muncul ya, katena dulu itu kan tempat nelayan yang membuat penangkaran untuk kerang, jadi kita berpikirnya ke arah sana gitu,” kata Sakti dalam pernyataannya pada Senin (20/1).
Namun, Sakti baru kaget ketika mengetahui arah pembangunan pagar laut itu adalah untuk proyek reklamasi. Sakti bahkan mengaku awalnya sempat tertarik dengan keberadaan lahan reklamasi meski akhirnya dimentahkan Presiden Prabowo.
“Tapi ketika dia terstruktur, maka itu adalah untuk menahan abrasi. Jadi kalau untuk nahan abrasi lama-lama jadi dangkal, kalo udah jadi dangkal kemudian jadi daratan,” jelasnya.
“Jadi tadi sih waktu kita diskusi dengan pak presiden ‘wah kalau begitu diambil negara aja’ iya luas bagus juga pak kalau di ambil negara, tapi publik kan minta itu kenudian di cabut. Jadi ya sudah,” sambungnya.
Sakti kemudian mengakui pembangunan pagar laut sejak tahun 2023 itu tidak memiliki izin yang berkaitan dengan kementeriannya. Sehingga, diakuinya ada masalah kurangnya pengawasan hingga proyek pagar laut itu bisa berjalan cukup lama.
“Ya bisa jadi ya, bisa jadi pengawasannya kurang. tapi kita sudah turun, kita sudah membuktikan bahwa kita sudah turun, kita cek ternyata itu bukan penangkaran,” ujarnya.
Teguran pun disebutkan oleh Sakti juga pernah diberikan kepada bawahannya. Namun, jawaban yang diberikan oleh anak buahnya justru membuatnya menjadi berpikir.
“Kalau pengawasan, yang pasti saya sudah tegor kepada Irjen saya ‘eh kamu nih laut mestinya, mestinya’. Terus jawabannya ‘ini kapalnya kurang pak’ ya kan. Luasan indonesia, kita kan ngawasinnya Sabang sampai Merauke ya, dan hal seperti itu adalah kepentingan ekonomi rakyat,” bebernya.
Sakti kemudian tidak mau banyak berkomentar konsekuensi dari lemahnya pengawasan, termasuk yang dilakukan oleh aparat kepolisian dari Polairud. Sakti berdalih itu bukan menjadi wewenangnya.
“Ya nggak lah, masak…, kan ranahnya beda-beda. Kalau saya pokoknya ruang lautnya harus clear, gitu. Ya mudah-mudahaan ke depan gak bobol lagi,” tutupnya.