JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah meluncurkan Desk Ketenagakerjaan yang merupakan inisiatif untuk menangani permasalahan ketenagakerjaan yang masih sering terjadi di Indonesia.
Orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu menyatakan bahwa desk ini menjadi wujud kepedulian Polri terhadap dinamika ketenagakerjaan di Indonesia. Apalagi tak sedikit sengketa di sektor industri masih cukup banyak terjadi.
“Kita harapkan desk ketenagakerjaan ini bisa menjadi salah satu wadah menyelesaikan sengketa industri,” kata Kapolri saat jumpa pers di lobby utama Bareskrim, Jakarta Selatan, Senin (20/1) seperti dikutip Holopis.com.
Tahapan yang disiapkan desk ini dimulai dari pelaporan. Jika mediasi tidak berhasil, opsi penegakan hukum sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) akan diterapkan.
Desk Ketenagakerjaan ini akan bernaung di bawah Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri. Desk ini pun memang dirancang untuk menyediakan saluran pengaduan bagi pekerja dan buruh yang ingin menyampaikan keluhan mereka. Inisiatif ini diharapkan dapat menjaga stabilitas hubungan industrial agar situasi tetap terkendali.
“Dengan penyelesaian yang ada ini antara buruh dan tenaga kerja sama-sama bisa terlindungi,” tambahnya.
Kapolri juga menegaskan, desk ini tidak hanya bertujuan menyelesaikan masalah ketenagakerjaan, tetapi juga mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Hubungan industrial yang harmonis diyakini akan meningkatkan daya saing Indonesia, baik di pasar domestik maupun internasional. Oleh sebab itu, ini adalah salah satu gagasan besar yang ingin diakomodir oleh Polri dalam menciptakan dunia ketenagakerjaan di Indonesia tetap kondusif.
“Dengan hubungan industrial yang baik, Indonesia juga memiliki daya saing dengan industri di luar negeri, kualitas kita mampu untuk mengisi kebutuhan dalam negeri dan luar negeri,” pungkasnya.
Perlu ditekankan lagi Sobat Holopis, bahwa Desk Ketenagakerjaan Dittipidter Bareskrim Mabes Polri ini menjadi langkah nyata Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka untuk mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serta untuk mendorong terciptanya iklim industri yang kondusif. Semua pihak diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas ini dengan baik demi kemajuan berbangsa dan bernegara.