MAKASSAR – Sebanyak 1.300 siswa di Kota Makassar tidak terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sehingga terancam tidak akan mendapatkan ijazah.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Danny Pomanto saat dikonfirmasi, Kamis (16/1/2025).
Pria yang akrab disapa Danny Pomanto itu menjelaskan, masalah ini merupakan keteledoran Dinas Pendidikan Kota Makassar.
Masalah ini mulai terungkap setelah salah satu kepala sekolah di Kota Makassar yang hendak pensiun mengungkapkan hal tersebut kepada dirinya.
Dimana, kepala sekolah tersebut mengungkapkan jika ada sekitar 2.000 siswa tidak terdaftar di Dapodik hingga dinyatakan ilegal.
“Awalnya kepala sekolah yang hendak pensiun itu mengungkap masalah ini kepada saya jika ada sekitar 2.000 siswa ilegal. Tapi setelah kita cek, yang tidak terdaftar dalam Dapodik sebanyak 1.300 siswa,” ungkapnya.
Danny melanjutkan, jika 1.300 siswa tersebut tidak terdaftar di Dapodik karena tidak lulus seleksi sistem zonasi dan afirmasi. Namun, Pemerintah Kota Makassar menyiapkan jalur solusi.
“Siswa yang masuk jalur solusi inilah, mereka tidak terdaftar di Dapodik. Karena banyak siswa yang ingin masuk di sekolah vaforit di Kota Makassar, namun kursi yang disiapkan sudah melebihi. Jadi ini siswa yang masuk jalur solusi dibuatkan kursi sendiri dan tidak terdaftar,” jelasnya.
Danny mengaku sudah memerintahkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar yang baru ke Kementerian Pendidikan untuk mencarikan solusi masalah ini.
“Tidak bisa tidak, semua siswa harus terdaftar dan nanti akan menerima ijazah. Jadi sudah selesai masalah ini, setelah Plt Kadis Pendidikan yang baru ke pemerintah pusat. Jadi sudah terdaftar 1.300 an siswa yang sebelumnya tidak masuk Dapodik,” bebernya.
Danny meminta, masalah ini diusut hingga tuntas. Dimana kecurigaan ada pungutan liar (Pungli) saat penerimaan siswa baru. Karena, sebanyak 1.300 siswa ilegal yang sudah bersekolah tapi tidak terdaftar di Dapodik.
“Ini masalah harus diusut tuntas, karena ada dugaan pungli saat penerimaan siswa. Ada dugaan praktek jual beli kursi untuk masuk sekolah vaforit,” tegasnya.