JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengaku telah berdiskusi dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan dan jajaran DEN lainnya pada Selasa (14/1) kemarin.
Dalam diskusi tersebut, mereka membahas perihal strategi pengembangan teknologi pemerintahan (GovTech) di Indonesia, serta sinkronisasi dengan sistem perpajakan digital, Coretax.
“Coretax dibangun sebagai bagian dari upaya reformasi perpajakan dengan mengintegrasikan seluruh sistem administrasi perpajakan,” kata Sri Mulyani, seperti dikutip Holopis.com dari unggahan Instagramnya, Rabu (15/1).
Menurutnya, sistem yang lebih terintegrasi, membuat proses administrasi perpajakan menjadi lebih efisien, transparan, akuntabel, serta dapat meningkatkan kepatuhan para Wajib Pajak.
Sri Mulyani menyampaikan, bahwa pemerintah khususnya pihaknya di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sepakat menjaga aspek interoperabilitas antar sistem elektronik pemerintah, termasuk integrasi dengan sistem Coretax.
“Semua dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, dan yang terpenting untuk membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Sebagai informasi, bahwa sistem Coretax sudah resmi diterapkan sepenuhnya pada 1 Januari 2025 lalu. Namun seiring dengan implementasi itu, masih banyak keluhan dari wajib pajak.
Kendari demikian, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, kata Sri Mulyani, akan terus bekerja keras untuk memastikan sistem ini dapat berjalan dengan optimal, sehingga dapat membantu meningkatkan penerimaan negara dari pajak.
“Partisipasi aktif berupa saran, masukan dan pemahaman yang baik dari Wajib Pajak sangat penting dalam mendukung keberhasilan Coretax,” pungkasnya.