JAKARTA – Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Republik Indonesia Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan bertolak ke Arab Saudi dalam rangka mengawal dan memastikan kerja sama pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji 1446H/2025M.
Semangat ini sesuai dengan harapan Presiden Prabowo dan masyarakat Indonesia tentang peningkatan kualitas layanan ibadah haji tahun 2025.
“Selain memenuhi undangan Menteri Haji Arab Saudi, bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar kami juga akan memastikan persiapan penyelengaraan ibadah haji 1446H/2025M,” kata Gus Irfan di VIP Bandara Soeta, Sabtu (11/1) seperti dikutip Holopis.com.
Ia mengatakan bahwa upaya keberangkatannya ke Arab Saudi pun juga untuk membawa misi dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengupayakan agar Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau BPIH 2025 bisa ditekan lagi agar bisa lebih murah dari hasil kesepakatan antara Kemenag, BP Haji dengan Komisi VIII DPR RI. Selain itu juga dalam rangka memastikan kesiapan pelaksanaan haji agar berjalan lebih baik dari periode sebelumnya.
“Ini sesuai dengan arahan dan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa kualitas haji tahun ini harus lebih baik dari tahun sebelumnya,” ujarnya.
Cucu tokoh pendiri Nahdlatul Ulama KH Hasyim Asya’ri bertolak ke Arab Saudi pada Sabtu petang (11/1/2025) dari Bandara Soeta, Tangerang, Banten. Gus Irfan dijadwalkan akan memenuhi beberapa undangan terkait persiapan haji dengan melaksanakan pertemuan bersama Menteri Urusan Haji Arab Saudi Tawfiq F Al-Rabiah untuk finalisasi kerja sama penyelenggaraan haji.
“Kami juga akan menghadiri pameran haji yang menyuguhkan ragam layanan dalam penyelenggaraan haji tahun 2025 di Arab Saudi,” sambung Gus Irfan.
Dikatakan Gus Irfan, Pameran Haji 2025 di Arab Saudi menjadi momen strategis bagi pemerintah Indonesia dalam memilih dan menentukan penyedia layanan haji yang sesuai dengan kualitas yang akan dipilih nanti.
“Dalam penyelengaraan ibadah haji tahun ini semua pihak dilibatkan agar penyelenggaraan haji berjalan dengan kualitas yang baik dan bersih. Seperti melibatkan KPK,Kejaksaan, DPR dan pihak kompeten lainnya,” tandasnya.
“Komisi VIII DPR RI juga akan ikut serta dalam peninjauan sejumlah fasilitas dan layanan yang akan digunakan dalam penyelenggaraan ibadah haji di Madinah dan Makkah,” tutup Gus Irfan.