JAKARTA – Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho Saksono mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan penyegelan terhadap proyek pembangunan pagar laut dari bambu sepanjang kurang lebih 30 Km di perairan laut Kabupaten Tangerang, Banten.
“Kita melakukan penyegelan pemagaran laut yang sedang viral ini dan ternyata memang kami wawancara dengan beberapa nelayan mengganggu,” kata Ipunk dalam keterangan persnya, Kamis (9/1).
Ia menegaskan bahwa laut adalah aset negara yang menjadi pemersatu bangsa. Tidak boleh ada pemagaram semacam itu apalagi dilakukan oleh korporasi tanpa adanya perizinan yang jelas, termasuk PKKPRL (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut).
“Pagar tersebut kami cek di KPP tidak ada TKKPRLnya, jadi perizinannya tidak ada,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Ipunk menyampaikan bahwa negara hadir untuk mengakomodir keresahan masyarakat tersebut atas keluhan mereka terhadap adanya pemagaran kawasan laut di perairan Kabupaten Tangerang itu.
“Negara hadir di laut ini untuk melakukan penyegelan pemagaran laut tersebut,” tandasnya.
Lebih lanjut, Ipunk menegaskan bahwa tidak boleh ada komersialisasi laut apalagi pemagaran laut untuk kepentingan yang tanpa izin jelas. Sebab laut adalah aset negara untuk pemersatu bangsa.
“Laut ini pemersatu bangsa, tidak boleh laut itu dipagar-pagar seperti itu. Siapapun pemiliknya nanti akan kami tindaklanjuti prosesnya. Ini udah viral,” ucap Ipunk.
“Dan Pak Presiden sudah menginstruksikan, saya pun saya pun tadi pagi diperintah pak menteri langsung untuk melakukan penyegelan,” sambungnya.
Terakhir, ia menyatakan bahwa negara tidak akan kalah dengan upaya apa pun dari siapa pun yang melakukan pemagaran kawasan laut tersebut.
“Ini negara tidak boleh kalah, kali ini saya ulangi negara tidak boleh kalah ya. Kami hadir di sini untuk melakukan penyegelan karena sudah meresahkan masyarakat, sudah viral, bahkan nelayan tadi banyak yang mengeluh karena lalu lintasnya terganggu oleh pagar tersebut,” pungkas Ipunk.