JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan berbicara terkait wacana pemerintah menerapkan skema baru dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT).
Dia menyebut, penyaluran BLT ke depan akan menggunakan sistem government technology (govtech), yang dalam hal ini penggunaan teknologi barcode guna memastikan bantuan tetap sasaran.
Selain itu, penggunaan barcode dalam penyaluran BLT juga memungkinkan para penerima dapat membelanjakan dana bantuan untuk keperluan pokok mereka.
Menurutnya, penerima nantinya diwajibkan membuka rekening bank untuk menerima BLT. Sehingga uang yang masuk ke rekening hanya dapat dibelanjakan sesuai dengan panduan yang ditetapkan pemerintah, seperti membeli bahan makanan tertentu di wilayah pedesaan.
“Misalnya di desa itu dia beli telur, ayam, dan sebagainya. Itu akan pegang barcode-nya dibuat,” ungkap Luhut dalam keterangannya, seperti dikutip Holopis.com, Kamis (9/1).
Luhut mengatakan sistem ini memungkinkan pemerintah memantau penggunaan dana secara transparan dan mencegah penyalahgunaan.
Ia juga menekankan sistem tersebut dikembangkan sepenuhnya oleh anak-anak bangsa, melibatkan sekitar 300 orang yang bekerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Peruri, dan Telkom.
“Sistem ini bukan sistem baru. Ini semua anak Indonesia. Tidak seperti e-KTP yang mau tender sekian triliun, enggak ada itu,” tegasnya.
Ia menambahkan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui untuk bertemu dengan para pengembang sistem ini dalam beberapa minggu ke depan, setelah platform mulai beroperasi.
Dengan pengalaman sukses sebelumnya seperti aplikasi Peduli Lindungi, Luhut yakin penerapan teknologi dalam penyaluran bantuan tunai ini akan memberikan hasil yang maksimal.
Dirinya pun menyebut guna menjaga integritas program, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan melakukan audit berkala terhadap sistem baru ini.
“Kami ingin menghindari penggunaan-penggunaan yang tidak benar dalam program ini, karena kami ingin prosesnya cepat dan tepat,” ujar Luhut.