JAKARTA – Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie memberikan respons atas pPemecatan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarga oleh PDIP. Menurutnya, sikap partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri tersebut terbilang terlambat.
Bahkan lebih jauh dari itu, keputusan pemecatan Jokowi oleh PDIP pada tanggal 16 Desember 2024 tersebut malah salah kaprah dan publik sudah tak kaget dengan kondisi tersebut.
“Saya lihat pemecatan PDIP terhadap keluarga Jokowi tak terlalu pengaruh dan mengada-ngada,” kata Jerry Massie, Rabu (18/12).
Hal ini disampaikan sebab saat ini, anak dan mantu Jokowi sudah memiliki jabatan strategis. Dimana putra sulung Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka sudah menjadi Wakil Presiden. Sementara anak mantu Jokowi yakni Muhammad Bobby Afif Nasution pun telah menjadi Gubernur Sumatera Utara (Sumut) terpilih periode 2025-2030.
“Contoh Boby sebelum maju di Pilgub Sumut sudah bergabung dengan Gerindra dan juga Gibran maju Pilpres saat jadi cawapres Prabowo diusung Golkar,” ujarnya.
Lanjut dia, pemecatan itu justru menimbulkan efek yang tidak baik bagi PDIP di mata publik. Seharusnya jika memang PDIP tidak sejalan lagi dengan Jokowi dan keluarganya, maka seharusnya surat pemecatan tersebut dikeluarkan saat Pilpres atau sebelum Pilkada 2024.
“Kalau PDIP akan diakui kredibilitasnya saat memecat Jokowi seharusnya saat dia masih berkuasa alias presiden,” terang Jerry.
“Kalau sudah mantan presiden bagi saya tak terlalu fantastis. Memang agak telat dan terlambat menggunting Jokowi,” sambungnya.
Alih-alih ingin menunjukkan ke publik mengenai kewibawaan PDIP, namun Jerry menganggap hal itu sudah sangat terlambat.
“Jokowi dipecat saat tak punya power saya mau bilang its too late to fire Jokowi. Di satu sisi PDIP ingin menunjukan ke publik tokoh sekaliber Jokowi pun mampu dia pecat tapi timing-nya sudah lewat tak berarti lagi pemecatan ini,” pungkasnya.
Sekadar diketahui Sobat Holopis, bahwa DPP PDIP sempat menyatakan akan mengumumkan pemecatan terhadap 27 kader mereka yang tidak patuh pada komando Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, khususnya dalam momentim Pilpres, Pileg dan Pilkada 2024.
Hal ini seperti disampaikan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto saat berada di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/11).
“DPP sudah menerima masukan setidaknya sudah ada 27 orang yang akan dikenakan sanksi pemecatan,” terang Hasto.
Walaupun sempat menyampaikan akan mengumumkan pemecatan pada tanggal 17 Desember 2024, namun pada hari Senin ini, PDIP sudah terlebih dahulu mengumumkan pemecatan khususnya kepada Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Muhammad Bobby Afif Nasution.
Masing-masing surat atas nomor ;
Jokowi : nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024
Gibran : nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024
Bobby : nomor 1651/KPTS/DPP/XII/2024
“Bahwa bidang Kehormatan Partai merekomendasikan kepada DPP Partai untuk menjatuhkan sanksi pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaan Partai,” tulis beleid surat keputusan tersebut.
