JAKARTA – Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengeluhkan sistem kepemimpinan di KPK saat ini yang dianggap tidak mengusung asas kebersamaan.
Johanis Tanak bahkan menuding, keberadaan Ketua KPK pada periode ini terlalu dominan dalam mengambil keputusan dibandingkan pimpinan lainnya.
“Sulit menangani perkara kalau terlalu banyak pimpinan, apalagi yang menjadi ketua merasa yang paling berhak menentukan sikap dalam mengambil keputusan,” kata Johanis Tanak pada Sabtu (14/12).
Padahal, Tanak mengklaim bahwa seeharusnya dalam mengambil keputusan didasari sesuai dengan ketentuan aturan hukum dan alasan hukum yang rasiologis.
“Tapi kalau cuma hanya bicara saja tanpa dasar dan alasan yang rasiologis, maka hasil penanganan perkara tidak akan baik hasilnya,” ucapnya.
Oleh karena itu, Tanak pun tidak setuju dengan tudingan anggota Dewan Pengawas KPK yang menyebut pimpinan KPK saat ini tidak punya nyali dalam pemberantasan korupsi.
“Penanganan suatu perkara pidana, bukan didasari pada nyali seperti yang dikatakan oleh Syamsuddin Haris anggota Dewas KPK. Perlu diketahui bahwa suatu perkara pidana diproses atau tidak, hal tersebut tergantung pada peristiwa hukum itu sendiri karena belum tentu suatu perbuatan hukum dapat dikualifikasi sebagai suatu peristiwa pidana,” jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, Dewan Pengawas (Dewas) menganggap kepemimpinan KPK periode 2019-2024 jauh dari kata keberhasilan dan bahkan memiliki banyak kekurangan.
Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris dalam laporan tahunannya menyinggung sejumlah pelanggaran etik yang dilakukan sejumlah pimpinan. Tindakan itu menurut Syamsuddin membuktikan pimpinan KPK saat ini tidak memiliki integritas.
“Dalam penilaian Dewas, pimpinan KPK belum dapat memberikan teladan, khususnya mengenai integritas. Ini terbukti dari tiga pimpinan KPK yang kena etik dan Anda semua sudah tahu siapa saja,” kata Syamsuddin di Jakarta pada Kamis (12/12).
Selain itu, Syamsuddin menganggap asas kolektif kolegial yang seharusnya diusung pimpinan KPK sampai saat ini gagal dilakukan.
“Dalam penilaian kami di Dewas, pimpinan KPK belum menunjukkan konsistensi dalam menegakkan kolegialitas dan sinegisitas. Hal ini bisa kita lihat misalnya muncul secara publik misalnya statement pimpinan A kok bisa berbeda dengan pimpinan B tentang kasus yang sama. Kami di Dewas sangat menyesalinya,” ujarnya.
Bahkan, Syamsuddin bahkan menganggap, pimpinan KPK saat ini tidak punya nyali dalam pemberantasan korupsi.
“Apakah pimpinan itu ada atau memiliki nyali, mungkin ada, tapi masih kecil. Ke depan, dibutuhkan pimpinan yang memiliki nyali besar dalam pemberantasan korupsi,” pungkasnya.
