JAKARTA – Kondisi politik di Korea Selatan dalam beberapa hari belakangan ini semakin panas. Setelah berusaha memakzulkan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, kali ini pihak berwenang Korea Selatan melakukan pelarangan perjalanan terhadap banyak pejabat tinggi di Korea Selatan.
Kekacauan terjadi setelah Yoon Suk Yeol tiba-tiba mengumumkan darurat militer di Korea Selatan setelah beberapa dekade negara tersebut tidak pernah memberlakukan darurat militer.
Kemudian dalam jangka waktu 6 jam, Yoon Suk Yeol mencabut pengumuman darurat militer yang ia lakukan. Sontak keputusan Yoon Suk Yeol tersebut langsung menuai kontroversi di antara masyarakat Korea Selatan.
Aksi demonstrasi besar-besaran pun dilakukan, dan usaha untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol.
“Pemberlakuan darurat militer sudah jelas adalah pelanggaran hukum yang serius,” kata pemimpin PPP Han Dong Hoon, dikutip Holopis.com (8/12).
Akibatnya, Presiden Yoon Suk Yeol ditetapkan sebagai tersangka oleh jaksa negara, akibat dugaan pengkhianatan terhadap negara serta penyalahgunaan kekuasaan.
Kepala Tim Penyelidikan Khusus Kejaksaan Park Se Hyun mengatakan bahwa timnya akan menyelidiki presiden yang diduga menyalahgunakan kewenangannya tersebut.
“Kasus ini melibatkan pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangan untuk memprovokasi pemberontakan, dengan tujuan menganggu tatanan konstitusi,” kata Park Se Hyun.
Ia kemudian menjelaskan bahwa ini sudah masuk terhadap kriteria pengkhianatan jika berdasarkan dari hukum yang berlaku di Korea Selatan.
“Tindakan ini memenuhi kriteria pengkhianatan dan penyalahgunaan kekuasaan berdasarkan hukum,” lanjutnyua.
Kronologi Kontroversi Yoon Suk Yeol
Presiden Yoon Suk Yeol langsung membatalkan penerapan darurat militer setelah baru saja mengumumkan bahwa negara tersebut dalam darurat militer untuk pertama kalinya setelah 50 tahun.
Keputusan mendadak Yoon Suk Yeol yang mengejutkan diumumkan pada pukul 23.00 malam waktu setempat. Ia menyebutkan adalahnya kekuatan anti negara serta ancaman dari musuh bebuyutan mereka, Korea Utara.
Tetapi tak lama kemudian, hanya dalam jarak waktu 6 jam, Yoon Suk Yeol tiba-tiba mencabut keputusan darurat militer tersebut.
Yoon Sook Yeo tiba-tiba membatalkan keputusannya setelah para anggota parlemen menentang deklarasi tersebut. Ia pun langsung menarik kembali pasukan militer yang sudah dikerakan.
Kondisi ini langsung mengundang kekacauan di antara masyarakat. Ada yang mengkritik dan menilai Presiden Yoon tidak tegas, ada pula kekhawatiran terkait terjadinya kudeta.
Sebagai informasi Sobat Holopis, terakhir kali Korea Selatan melakukan darurat militer adalah pada tahun 1979 setelah diktator militer Park Chung Hee terbunuh dalam kudeta. Kemudian darurat militer tak lagi dilakukan setelah demokrasi Korea Selatan pada tahun 1987.
